Kompas.com - 24/03/2020, 14:08 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar pandjaitan menjawab beberapa pertanyaan terkait tindakan pemerintah tangani virus corona di akun Instagramnya, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar pandjaitan menjawab beberapa pertanyaan terkait tindakan pemerintah tangani virus corona di akun Instagramnya, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lockdown atau karantina wilayah guna menangani penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) masih dalam tahap kajian.

Mengutip Antara, Luhut dalam postingan di akun pribadi Instagram @luhut.pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Selasa (24/3/2020), menuturkan saat ini pemerintah memang belum menghitung kemungkinan melakukan lockdown.

“Bisa saja besok, lusa, kita tiba-tiba (lockdown) per daerah. Daerah A mungkin kita karantina. Tapi kita tidak mengerti karena tidak ada istilah dalam UU mengenai lockdown atau karantina ini. Jadi kalau ada karantina kecamatan, desa, sampai nanti kota atau provinsi, kajiannya sedang berjalan saat ini,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Dikritik Lamban Tangani Corona, Luhut: Amerika Saja Begitu Galau...

Luhut meminta segenap masyarakat untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya menangani penyebaran virus corona. Menurut dia, diakuinya penanganan dari pemerintah memang masih bermasalah. Namun, ia meyakini upaya yang dilakukan semakin baik ke depan.

“Kita semua harus mendukung pemerintah. Jangan silang pendapat, jangan salahkan sana sini, karena pemerintah kan melihat dengan luas sekali. Tidak mungkin pemerintah careless (ceroboh) atau dikatakan Presiden ragu-ragu. Tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak memasukkan lockdown (menutup kota atau negara) sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi penyebaran penyakit saluran pernafasan yang disebabkan virus corona jenis baru (COVID-19).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown yang paling penting dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.

Kebijakan lockdown tersebut menurut Presiden juga adalah kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah.

Presiden menekankan pelaksanaan social distancing atau memberikan jarak dengan orang lain.

"Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar penyebaran COVID-19, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19," ujar Presiden menambahkan.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Whats New
KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

Whats New
Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Whats New
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Whats New
BPPT Jalankan 'Pilot Plan' untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

BPPT Jalankan "Pilot Plan" untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

Rilis
Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Whats New
Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

Rilis
Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Whats New
OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

Whats New
470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Whats New
RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

Whats New
Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Tembus 4,5 Juta Orang

Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Tembus 4,5 Juta Orang

Whats New
Lewat Ajaib, Investor Ritel Mulai Booking Saham IPO Bukalapak

Lewat Ajaib, Investor Ritel Mulai Booking Saham IPO Bukalapak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X