Pengusaha Tekstil Minta Tunda Bayar Listrik PLN, Ini Respons Erick Thohir

Kompas.com - 24/03/2020, 14:41 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat meninjau Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rabu (11/3/2020). Kompas.com/AKHDI MARTIN PRATAMA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat meninjau Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha yang bergerak di industri tekstil meminta pemerintah memberikan insentif agar mereka bisa bertahan di saat wabah virus corona melanda Indonesia. Salah satu insentif yang diminta, yakni penundaaan pembayaran listrik.

Menjawab permintaan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengaku tak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Sebab, kewenangan pemberian insentif ada di Kementerian Keuangan.

“Saya rasa kalau kita bicara stimulus secara besar nanti kan kebijakannya ada di Menteri Keuangan, kita tidak bisa parsial,” ujar Erick dalam video conference dengan wartawan, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Erick Thohir: Saat Ini Angkasa Pura dan KAI Harus Siap Rugi

Erick memastikan dirinya akan mendengar keluhan dari para pengusaha. Namun, keputusan pemberian insentif harus didiskusikan dengan kementerian lainnya.

“Kalau masalah listrik , Telkom segala, itu kita tunggu keputsan, yang pasti dengan keadaan seperti ini, kami mengerti kesulitan pengusaha,” kata Erick.

Saat ini, lanjut Erick, bank-bank plat merah telah menurunkan suku bunga kredit bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bisnisnya terganggu karena wabah virus corona.

Ke depannya, dirinya tengah menyiapkan skema insentif bagi para pelaku industri yang terkena dampak virus tersebut.

“Kami sudah membuat skema untuk perusahaan yang jelas industrinya terkena (dampak Corona) hari ini, ada hotel, restoran dan lain-lain. Itu udah ada, tunggu keputusan,” ucap dia.

Sebelumnya, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) kembali meminta keringanan dari pemerintah agar industrinya mampu eksis di tengah wabah virus corona (Covid-19) yang menguras pendapatan.

Adapun keringanan itu berupa penundaan membayar pajak penghasilan orang pribadi maupun PPh Badan yang diperpanjang hingga 6 bulan dari yang seharusnya dibayar.

Tak hanya itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, pihaknya juga meminta penundaan pembayaran listrik 6 bulan ke depan sekaligus mempercepat penurunan harga gas industri menjadi 6 dollar AS per MMBTU mulai April 2020.

“Penundaan pembayaran tarif PLN 6 bulan ke depan dengan cicilan (berupa) giro mundur 12 bulan. Pemberian diskon tarif beban idle untuk pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB," kata Jemmy dalam konferensi video, Senin (23/3/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X