Banggar DPR Usul Defisit APBN 2020 Dilonggarkan Jadi 5 Persen

Kompas.com - 24/03/2020, 15:54 WIB
Ketua Banggar DPR RI M Said Abdullah sharing informasi Banggar DPR RI kepada Menteri Keunangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui telekonferensi. Dok. DPR RIKetua Banggar DPR RI M Said Abdullah sharing informasi Banggar DPR RI kepada Menteri Keunangan dan Gubernur Bank Indonesia melalui telekonferensi.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai dampak virus corona (covid-19) memberikan pukulan yang cukup hebat terhadap perekonomian nasional maupun global.

Pukulan tersebut dinilai akan memengaruhi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020, lantaran beberapa indikator perekonomian di dalam APBN yang diprediksi bakal meleset.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pun meminta agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Bisa Lawan Dampak Virus Corona Jika Bergotong-royong

Perppu tersebut bersifat merevisi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama mengenai pelonggaran defisit APBN dari 3 persen menjadi 5 persen.

“Pertama, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60 persen,” jelas Said seperti di dalam keterangannya, Selasa (24/3/2020).

Lebih lanjut Banggar pun meminta agar pemerintah segera menerbitkan Perppu APBN 2020. Sebab saat ini, Rapat Paripurna DPR RI tidak mungkin dilakukan sebagai konsekuensi kebijakan social distancing.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, dan beberapa bulan ke depan,” imbuhnya.

Baca juga: Stabilkan Rupiah, BI Gelontorkan Hampir Rp 300 Triliun

Adapun yang ketiga, Politisi fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan.

“Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya di atas Rp 100 miliar. Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19,” kata dia.

Baca juga: Pengusaha Tekstil Minta Tunda Bayar Listrik PLN, Ini Respons Erick Thohir

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Intip Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Simak Saham-saham yang Bisa Dicermati

IHSG Intip Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Simak Saham-saham yang Bisa Dicermati

Whats New
[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

Whats New
Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Whats New
Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Whats New
Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Whats New
 Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Spend Smart
Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Whats New
Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Spend Smart
Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Work Smart
Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Whats New
Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Spend Smart
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Rilis
Siap-siap, Kemensos Bakal Cairkan Bansos Rp 74,08 Triliun Tahun 2022

Siap-siap, Kemensos Bakal Cairkan Bansos Rp 74,08 Triliun Tahun 2022

Whats New
Dengan Program Makmur Pupuk Kaltim, Pendapatan Petani Padi di Banyuwangi Naik Jadi Rp 24 Juta per Hektare

Dengan Program Makmur Pupuk Kaltim, Pendapatan Petani Padi di Banyuwangi Naik Jadi Rp 24 Juta per Hektare

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.