Banggar DPR Usul Defisit APBN 2020 Dilonggarkan Jadi 5 Persen

Kompas.com - 24/03/2020, 15:54 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai dampak virus corona (covid-19) memberikan pukulan yang cukup hebat terhadap perekonomian nasional maupun global.

Pukulan tersebut dinilai akan memengaruhi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2020, lantaran beberapa indikator perekonomian di dalam APBN yang diprediksi bakal meleset.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pun meminta agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Bisa Lawan Dampak Virus Corona Jika Bergotong-royong

Perppu tersebut bersifat merevisi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama mengenai pelonggaran defisit APBN dari 3 persen menjadi 5 persen.

“Pertama, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60 persen,” jelas Said seperti di dalam keterangannya, Selasa (24/3/2020).

Lebih lanjut Banggar pun meminta agar pemerintah segera menerbitkan Perppu APBN 2020. Sebab saat ini, Rapat Paripurna DPR RI tidak mungkin dilakukan sebagai konsekuensi kebijakan social distancing.

“Perppu dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, dan beberapa bulan ke depan,” imbuhnya.

Baca juga: Stabilkan Rupiah, BI Gelontorkan Hampir Rp 300 Triliun

Adapun yang ketiga, Politisi fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan.

“Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan tarif PPh 20 persen bagi yang simpanannya di atas Rp 100 miliar. Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19,” kata dia.

Baca juga: Pengusaha Tekstil Minta Tunda Bayar Listrik PLN, Ini Respons Erick Thohir

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Whats New
Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Kode Transfer dan Cara Top Up ShopeePay melalui Bank BCA

Kode Transfer dan Cara Top Up ShopeePay melalui Bank BCA

Whats New
Harga Turun Per 1 Oktober, Simak Rincian Harga BBM Shell Terbaru di 5 Daerah

Harga Turun Per 1 Oktober, Simak Rincian Harga BBM Shell Terbaru di 5 Daerah

Whats New
Daftar Harga Pertamax Terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Oktober 2022

Daftar Harga Pertamax Terbaru dari Aceh hingga Papua per 1 Oktober 2022

Whats New
4 SPBU Kompak Turunkan Harga, Ini Perbandingan Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, BP-AKR

4 SPBU Kompak Turunkan Harga, Ini Perbandingan Harga BBM Terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, BP-AKR

Whats New
4 Tips Menghadapi Dampak Inflasi, Apa Saja?

4 Tips Menghadapi Dampak Inflasi, Apa Saja?

Spend Smart
Harga Pertamax Turun, Kapan Giliran Pertalite dan Solar Subsidi?

Harga Pertamax Turun, Kapan Giliran Pertalite dan Solar Subsidi?

Whats New
Biaya Admin BCA Syariah, Setoran Awal, dan Limitnya

Biaya Admin BCA Syariah, Setoran Awal, dan Limitnya

Spend Smart
Per 1 Oktober 2022, Harga Pertamax Turun, Kini Hanya Terpaut Rp 250 Dibanding BP 92 di BP-AKR

Per 1 Oktober 2022, Harga Pertamax Turun, Kini Hanya Terpaut Rp 250 Dibanding BP 92 di BP-AKR

Whats New
SPBU BP-AKR Turunkan Harga BP 92 Setara Pertamax Jadi Rp 14.150 Per Liter

SPBU BP-AKR Turunkan Harga BP 92 Setara Pertamax Jadi Rp 14.150 Per Liter

Whats New
Harga Pertamax Turun, SPBU BP-AKR Ikut Turunkan BBM BP 90, BP 92, dan BP 95

Harga Pertamax Turun, SPBU BP-AKR Ikut Turunkan BBM BP 90, BP 92, dan BP 95

Whats New
Harapan Menaker, BSU Ringankan Beban Para Pekerja Terdampak Kenaikan Harga BBM

Harapan Menaker, BSU Ringankan Beban Para Pekerja Terdampak Kenaikan Harga BBM

Whats New
Judi Porkas, Undian Lotre yang Dilegalkan pada Masa Soeharto

Judi Porkas, Undian Lotre yang Dilegalkan pada Masa Soeharto

Whats New
Sejarah Ekonomi China, Mengaku Komunis, tapi Sering Dianggap Kapitalis

Sejarah Ekonomi China, Mengaku Komunis, tapi Sering Dianggap Kapitalis

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.