Pemerintah Hapus Sementara Seluruh Izin Impor Alat Kesehatan dan Pelindung Diri

Kompas.com - 25/03/2020, 12:10 WIB
Petugas medis bersiap di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo yang telah melakukan peninjauan tempat ini memastikan bahwa rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan perawatan pasien Covid-19. Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24 ribu orang, sedangkan saat ini sudah disiapkan untuk tiga ribu pasien. ANTARA FOTO/Kompas/Heru Sri Kumoro/Pool/aww.
ANTARA FOTO/HERU SRI KUMOROPetugas medis bersiap di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo yang telah melakukan peninjauan tempat ini memastikan bahwa rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan perawatan pasien Covid-19. Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24 ribu orang, sedangkan saat ini sudah disiapkan untuk tiga ribu pasien. ANTARA FOTO/Kompas/Heru Sri Kumoro/Pool/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan aturan relaksasi impor alat kesehatan dan alat pelindung diri, guna menjaga ketersediaan di tengah pandemi virus corona.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

“Melalui Permendag ini, Kementerian Perdagangan melakukan relaksasi atau kemudahan impor produk tertentu, khususnya terkait importasi produk alat kesehatan dan alat pelindung diri. Produk-produk tersebut adalah masker, pakaian medis, sarung tangan, dan alat kesehatan lainnya,” tutur Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/3/2020).

Baca juga: Rupiah Fluktuatif, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Impor

Agus menjelaskan, relaksasi impor yang diberikan adalah pengecualian atas satu-satunya persyaratan yang ada yaitu ketentuan Laporan Surveyor (LS) di negara asal atau pelabuhan muat, dan pembatasan pelabuhan masuk.

Dengan demikian, impor atas produk-produk tersebut tidak memerlukan perizinan apapun.

Relaksasi ini akan diberikan sampai dengan 30 Juni 2020. Pengapalan produk-produk tertentu tersebut hanya perlu dibuktikan dengan Bill of Loading (B/L).

"Dengan diterbitkannnya Permendag ini, diharapkan dapat mempercepat masuknya alat-alat kesehatan yang dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini sehingga ketersediaan alat tercukupi dan tidak terjadi kekurangan,” ujar Agus.

Permendag ini diterbitkan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Melalui Keppres tersebut, Presiden RI Joko Widodo menetapkan agar importasi barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19 mendapatkan perlakuan khusus dalam aturan impor.

Sebelumnya, Kemendag telah mengeluarkan larangan ekspor masker, bahan baku ekspor, antiseptik, dan alat pelindung diri melalui Permendag 23 Tahun 2020 yang berlaku hingga 30 Juni 2020.

“Ketersediaan alat kesehatan dan alat pelindung diri yang terjangkau di tengah pandemi COVID-19 ini diyakini dapat mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Corona,” ucap Agus.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Work Smart
Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Work Smart
Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Work Smart
Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

Whats New
Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Work Smart
Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Whats New
Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

Rilis
Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Work Smart
Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Whats New
Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Whats New
Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Whats New
Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Earn Smart
Bangkok Bank Kucurkan Kredit ke Barito Pacific untuk Proyek PLTU

Bangkok Bank Kucurkan Kredit ke Barito Pacific untuk Proyek PLTU

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X