1 April, Gaji Pekerja Industri Manufaktur Resmi Tak Dipotong Pajak

Kompas.com - 26/03/2020, 16:38 WIB
Ilustrasi pabrik sepeda motor. IstimewaIlustrasi pabrik sepeda motor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemnekeu) telah menerbitkan aturan mengenai pelonggaran kewajiban perpajakan untuk meredam dampak virus corona (covid-19).

Terdapat empat insentif terkait perpajakan sebagai langkah membantu Wajib Pajak (WP) terdampak wabah virus corona yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 tersebut.

Keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan ( PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan insentif ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020, yang berlaku mulai 1 April 2020.

Baca juga: 5 Fakta soal Gaji Karyawan Bebas Pajak PPh 21

Untuk insentif PPh Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun.

Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar. Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020.

Kedua adalah insentif PPh Pasal 22 Impor, yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak (WP) melakukan impor barang.

 

Baca juga: Pembebasan Sementara PPh, Ekonom: Yang Penting Gerak Cepat Dulu

WP yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi (terlampir) dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 harus diajukan oleh WP secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP Pusat terdaftar.

 

Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Ketiga, pemerintah memberikan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang.

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Jika WP memenuhi kriteria insentif tersebut, maka pengurangan besarnya angsuran akan berlaku sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Baca juga: Ini 19 Sektor Industri yang Mendapat Relaksasi PPh Impor

Terakhir, insentif PPN bagi WP yang memiliki klasifikasi lapangan usaha (terlampir) dan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE.

Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini adalah WP yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp5 miliar.

Dengan syarat ini, WP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah.

Jika PKP tersebut memenuhi syarat, maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan berlaku untuk Masa Pajak sejak PMK 23 diundangkan sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl Rp 16,8 Miliar, Bagaimana Sisanya?

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl Rp 16,8 Miliar, Bagaimana Sisanya?

Whats New
Komisi IV DPR Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Komisi IV DPR Sudah Ingatkan Edhy Prabowo Terkait Ekspor Benih Lobster

Whats New
 Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Rekening Penerima Bermasalah hingga Data Tak Lengkap

Kendala Penyaluran Subsidi Gaji, Rekening Penerima Bermasalah hingga Data Tak Lengkap

Whats New
BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

BPJS Kesehatan Serahkan 1,7 Juta Data Peserta Bermasalah ke Kemensos

Whats New
Menaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalur Rp 21,8 Triliun

Menaker: Subsidi Gaji Sudah Tersalur Rp 21,8 Triliun

Whats New
Edhy Prabowo Sempat Menyatakan Siap Diaudit Terkait Ekspor Benih Lobster

Edhy Prabowo Sempat Menyatakan Siap Diaudit Terkait Ekspor Benih Lobster

Whats New
Sebelum Ditangkap, Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Soal Ekspor Lobster

Sebelum Ditangkap, Edhy Prabowo Sudah Diingatkan Soal Ekspor Lobster

Whats New
Sepekan Sebelum Ditangkap, Menteri Edhy Sempat Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Sepekan Sebelum Ditangkap, Menteri Edhy Sempat Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti

Whats New
Mendag Yakin Peningkatan Perdagangan Batu Bara Bisa Dorong Perekonomian

Mendag Yakin Peningkatan Perdagangan Batu Bara Bisa Dorong Perekonomian

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Whats New
Polemik Perusahaan Kader Gerindra di Pusaran Ekspor Benih Lobster

Polemik Perusahaan Kader Gerindra di Pusaran Ekspor Benih Lobster

Whats New
PT Geo Dipa Energi Buka Lowongan untuk Lulusan S1, Tertarik?

PT Geo Dipa Energi Buka Lowongan untuk Lulusan S1, Tertarik?

Whats New
Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Begini Konsep Sementara Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan

Whats New
Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Kontroversi Ekspor Benih Lobster yang Berujung Penangkapan Menteri Edhy

Whats New
Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Kala Edhy Prabowo Bantah Terlibat Penunjukan Eksportir Losbter

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X