G20 Akan Bantu Negara Berpendapatan Rendah Hadapi Resesi Global

Kompas.com - 27/03/2020, 11:02 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menlu Retno Marsudi (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/3/2020). KTT yang digagas oleh Arab Saudi selaku Ketua G20 tahun ini tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr/sgd/aww. ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/MUCHLIS JRPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menlu Retno Marsudi (kiri) dan Menkeu Sri Mulyani mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/3/2020). KTT yang digagas oleh Arab Saudi selaku Ketua G20 tahun ini tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr/sgd/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggota G20 sepakat akan memberikan bantuan kepada negara- negara berpendapatan rendah yang mengalami kesulitan likuiditas dalam menghadapi resesi perekonomian global akibat pandemik virus corona (covid-19).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia tengah mengidentifikasi negara-negara berpendapatan rendah dengan tingkat utang tinggi untuk bisa merestrukturisasi kreditnya.

"IMF dan WB (Bank Dunia) akan melakukan dan mengidentifikasi untuk low income country highly indebted, akan dilakukan suatu mekanisme, melakukan restructuring atau debt restructuring ke negara highly indebted low income ini," ujar dia ketika memberi keterangan pers usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan virtual G20 di Istana Bogor, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Virus Corona Tak Hanya Masalah Kesehatan, Tapi Kemanusiaan

Bendahara Negara itu menjelaskan, saat ini banyak negara yang mengalami tekanan nilai tukar karena investor yang kabur di tengah ketidakpastian pandemik virus corona.

Maka dari itu, negara berkembang dan berpendapatan rendah mengalami kesulitan likuiditas di pasar valasnya.

Untuk itu, IMF pun tengah mengalokasikan anggaran untuk negara-negara yang menghadapi capital flight melalui skema direct swipe line.

"Ini unprecedented, belum pernah terjadi. Artinya ini terobosan untuk mencegah negara-negara yang sebtulnya tidak mengalami masalah akan menghadapi risiko forex maupun likuditas," jelas dia.

Sebagai informasi, fasilitas swap line merupakan salah satu fasilitas yang tersedia di IMF untuk mencegah krisis.

Baca juga: Sri Mulyani Bangga Jokowi Tetap Kerja di Tengah Suasana Duka

Swap line bersifat precautionary line, sehingga dapat diaktivasi atau ditarik sewaktu-waktu saat negara mengalami potensi krisis neraca pembayaran dan/atau potensi krisis likuiditas jangka pendek.

Sri Mulyani pun mengatakan, Presiden Joko Widodo di dalam kesempatan tersebut sempat mengungkapkan seluruh instrumen kebijakan negara di dunia harus sinkron dan satu arah, baik dalam kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal dalam menghadapi resesi perekonomian.

Untuk kebijakan moneter misalnya, saat ini hampir seluruh bank sentral negara di dunia menganut rezim kebijakan suku bunga rendah.

Selain itu, bank sentral juga telah memberikan dukungan likuiditas di pasar keuangan.

"Di bidang ekonomi, mengenai bagaimana fighting against global recession, Bapak Presiden dalam statement-nya mengatakan dibutuhkan seluruh instrumen kebijakan secara sinkron dan bersama-sama satu arah bagaimana seluruh dunia bekerja sama," ujar Sri Mulyani.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X