Relaksasi Kredit Berlaku Juga untuk KPR? Ini Kata OJK

Kompas.com - 27/03/2020, 12:00 WIB
Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR) THINKSTOCKS/SARINYAPINNGAMIlustrasi kredit pemilikan rumah (KPR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis ketentuan restrukturisasi kredit di tengah wabah virus corona (Covid-19) agar perekonomian bisa tetap tumbuh.

Restrukturisasi diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.

Bahkan, Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (24/3/2020) menjanjikan kelonggaran pembayaran kredit untuk pekerja informal, seperti tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan.

Baca juga: OJK Terbitkan Aturan Pelonggaran Kredit yang Terdampak Corona

Lantas, bagaimana dengan Kredit Pemilikan Rumah ( KPR)?

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 jelas diatur perbankan dapat melakukan restrukturisasi untuk semua kredit maupun pembiayaan kepada seluruh debitur yang terdampak wabah virus corona.

Baik di sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Artinya, cicilan KPR pun bisa mendapat restrukturisasi dari perbankan yang bersangkutan selama debitur terdampak langsung oleh wabah.

"Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19," ujar Sekar kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Imbas Corona, DPR Minta Ada Kelonggaran KPR untuk Masyarakat Penghasilan Rendah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Mentan Klaim Nilai Manfaat Subsidi Pupuk Capai 250 Persen

Whats New
BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

BUMN Logistik Ini Dapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Rilis
Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Komisi IX Minta Dewas BPJS Kesehatan Terpilih Tak Kecolongan dan Mampu Benahi Internal

Whats New
Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Soal Beras Impor Vietnam yang Rembes di Pasar, Ini Dugaan Kemendag

Whats New
Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Ketua Komisi V: Hal Terkait Keselamatan Tak Ada Tawar Menawar

Whats New
Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Dana Hasil Penjualan Surat Utang ORI019 untuk Membiayai Vaksinasi

Whats New
Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

Catatan Apik di Tengah Pandemi, Pendapatan GoFood Naik 20 Kali Lipat

BrandzView
Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Ini Syarat Bagi PNS untuk Ikuti Jabatan Fungsional

Whats New
Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Panduan Cara Membuat Paspor via Online, Berikut Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Jadi Ketua Umum PB PASI, Luhut Ingin Benahi Keuangannya

Rilis
Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X