Soal Kemungkinan Lockdown, Ekonom Minta Pemerintah Lakukan Persiapan Matang

Kompas.com - 30/03/2020, 08:08 WIB
Pengendara ojek daring melintasi jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (29/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan aktivitas di Ibu Kota dengan memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 19 April 2020 sehubungan dengan meluasnya pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPengendara ojek daring melintasi jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (29/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan aktivitas di Ibu Kota dengan memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 19 April 2020 sehubungan dengan meluasnya pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Senin (30/3/2020), pemerintah bakal melakukan rapat mengenai kemungkinan dilakukannya karantina wilayah (lockdown) untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Pemerintah pun hari ini akan melakukan rapat terkait hal itu.

Lalu, apa dampak lockdown Jabodetabek bagi kondisi perekonomian RI?

Baca juga: Ini Gambaran Skemanya Jika Lockdown Diterapkan untuk Jabodetabek

Direktur Riset Centre on Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, dengan diterapkannya karantina lokal, defisit fiskal pasti akan melebar. Namun, sebenarnya kerugian yang dialami pemerintah melalui defisit fiskal tetap terjadi meski lockdown tidak diberlakukan.

Pasalnya, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga stimulus ekonomi bagi dunia usaha akan sama besarnya.

"Lockdown atau bukan lockdown itu masalah pencegahan wabah, bukan langkah ekonomi," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

Dia pun mengatakan, jika memang opsi karantina lokal dipilih oleh pemerintah, persiapannya pun harus matang, terutama dalam hal pemenuhan ketersediaan pangan serta hal dasar lainnya.

Untuk itu, pemerintah seharusnya memiliki data dan mempersiapkan sistem yang bisa menjamin berbagai bantuan bisa terdistribusi tepat waktu. Hal itu untuk mengurangi terjadinya kericuhan lantaran distribusi kebutuhan pokok tak merata di masyarakat.

"Memang lockdown akan menyebabkan perekonomian terhenti dan masyarakat khususnya yang miskin akan menderita. Itu kalau lockdown-nya tidak terencana. Lockdown dilakukan secara terpaksa tanpa perencanaan," ujar dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X