Perppu Terbit, BI Boleh Biayai Defisit APBN Lewat Pembelian Surat Utang Pemerintah

Kompas.com - 01/04/2020, 14:47 WIB
Logo Bank Indonesia (BI). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANLogo Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia (BI) diizinkan untuk membiayai defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana.

Sebelum Perppu tersebut terbit, bank sentral tidak diperbolehkan untuk membiayai defisit fiskal yang merupakan domain pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, di tengah pandemik virus corona (covid-19) perekonomian tengah menghadapi situasi yang tidak normal, sehingga membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang luar biasa.

Baca juga: Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang Untuk Biayai Dunia Usaha

"Yang kita hadapi sekarang adalah tidak normal. Langkah penanganan covid-19 membutuhkan defisit fiskal yang lebih besar dan kemungkinan pasar tidak bisa semuanya menyerap kebutuhan pembiayaan defisit itu tadi," ujar Perry di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Aturan mengenai pembelian pembelian surat utang oleh BI terdapat di dalam pasal 16 ayat 1 bagian c.

Pada beleid tersebut dijelaskan, BI berwenang untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) dan atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk SUN dan SBSN yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khsusunya dalam rangka pandemik virus corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Perry menegaskan peran BI di pasar perdana bukan sebagai first lender namun last lender.

Artinya, BI hanya bisa masuk ke pasar ketika ternyata pasar sudah tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN/SBSN, dan menyebabkan suku bunga menjadi terlalu tinggi atau tidak rasional.

"Itu dilakukan agar pasar tidak melonjak tinggi. Tetap jaga stabilitas," ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama pun mengatakan, Kementerian Keuangan bersama BI akan mengatur secara luar biasa agar proses pembelian surat utang pemerintah oleh BI bisa dilakukan secara berhati-hati.

Selain itu, klausal mengenai pembelian SUN/SBSN oleh BI merupakan senjata terakhir yang akan digunakan pemerintah jika memang tidak ada lagi sumber pembiayaan yang bisa diandalkan oleh pemerintah.

“Ini konteksnya kami dengan BI hanya membuka pintunya dengan menerbitkan Perppu, kalau tidak jadi dipakai pintunya ya alhamdulillah. Dalam pembiayaan anggaran, kita punya banyak layer alternatif, sehingga tidak ujug-ujug minta ke BI,” ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Ini Fakta Terbaru Hasil Investigasi BRI Life Usai Ada Dugaan Kebocoran Data

Whats New
Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Semester I 2021, Astra Graphia Bukukan Pendapatan Bersih Rp 1,25 Triliun

Rilis
SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

SIDO Mau Bagikan Saham Bonus, Ini Cara Mendapatkannya

Earn Smart
Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Pendaftaran Program Magister Terapan STIP Jakarta Ditutup, Ada 2.710 Peminat

Rilis
Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Passing Grade CPNS 2021 Diumumkan Besok

Work Smart
[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | 'Harga Teman', Komponen Harga yang Masih Misteri

[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Menata Ulang Kerja Hybrid | "Harga Teman", Komponen Harga yang Masih Misteri

Rilis
Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Sumbang 14 Persen Emisi, PLN: Terendah di ASEAN

Whats New
Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Tak Sampai Setahun, Bankir Jerry Ng Jadi Orang Terkaya Nomor 5 di Indonesia

Whats New
Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Mengenal Perbedaan Gejala yang Ditimbulkan Varian Delta dan Delta Plus

Whats New
BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

BTN Targetkan NPL Turun ke 3,9 Persen di Akhir Tahun

Whats New
IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

IPO Bukalapak Dongkrak Kapitalisasi Pasar BEI hingga RP 87,6 Triliun

Whats New
Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

Tahun Ini BTN Bakal Tutup 29 Kantor

Whats New
Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Tingkatkan Literasi Keuangan Milenial, GoPay Luncurkan FinanSiap

Whats New
Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi Digital Bank Danamon Capai 81 Persen

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Menjadi Leader Berkarakter | Lingkungan Kerja yang Toxic | Sunk Cost Fallacy, Masa Lalu Memperburuk Keputusan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X