Perppu Terbit, BI Boleh Biayai Defisit APBN Lewat Pembelian Surat Utang Pemerintah

Kompas.com - 01/04/2020, 14:47 WIB
Logo Bank Indonesia (BI). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANLogo Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia (BI) diizinkan untuk membiayai defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana.

Sebelum Perppu tersebut terbit, bank sentral tidak diperbolehkan untuk membiayai defisit fiskal yang merupakan domain pemerintah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, di tengah pandemik virus corona (covid-19) perekonomian tengah menghadapi situasi yang tidak normal, sehingga membutuhkan penanganan melalui kebijakan yang luar biasa.

Baca juga: Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Utang Untuk Biayai Dunia Usaha

"Yang kita hadapi sekarang adalah tidak normal. Langkah penanganan covid-19 membutuhkan defisit fiskal yang lebih besar dan kemungkinan pasar tidak bisa semuanya menyerap kebutuhan pembiayaan defisit itu tadi," ujar Perry di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Aturan mengenai pembelian pembelian surat utang oleh BI terdapat di dalam pasal 16 ayat 1 bagian c.

Pada beleid tersebut dijelaskan, BI berwenang untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) dan atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk SUN dan SBSN yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khsusunya dalam rangka pandemik virus corona.

Namun, Perry menegaskan peran BI di pasar perdana bukan sebagai first lender namun last lender.

Artinya, BI hanya bisa masuk ke pasar ketika ternyata pasar sudah tidak bisa menyerap kebutuhan penerbitan SUN/SBSN, dan menyebabkan suku bunga menjadi terlalu tinggi atau tidak rasional.

"Itu dilakukan agar pasar tidak melonjak tinggi. Tetap jaga stabilitas," ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama pun mengatakan, Kementerian Keuangan bersama BI akan mengatur secara luar biasa agar proses pembelian surat utang pemerintah oleh BI bisa dilakukan secara berhati-hati.

Selain itu, klausal mengenai pembelian SUN/SBSN oleh BI merupakan senjata terakhir yang akan digunakan pemerintah jika memang tidak ada lagi sumber pembiayaan yang bisa diandalkan oleh pemerintah.

“Ini konteksnya kami dengan BI hanya membuka pintunya dengan menerbitkan Perppu, kalau tidak jadi dipakai pintunya ya alhamdulillah. Dalam pembiayaan anggaran, kita punya banyak layer alternatif, sehingga tidak ujug-ujug minta ke BI,” ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Cek Peluang CPNS Ikatan Dinas, Ini 10 Sekolah Favorit dan Sepi Peminat

Whats New
Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Whats New
Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Whats New
Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Spend Smart
Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Whats New
Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Whats New
Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Whats New
Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Whats New
Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Whats New
Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Rilis
[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

Rilis
Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X