[POPULER MONEY] Cara Dapat Token Listrik Gratis | Netflix dan Zoom Diincar Pajaknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggratiskan pembayaran listrik untuk pelanggan 450 VA dan memberikan diskon untuk pelanggan 900 VA sebagai upaya untuk menekan dampak Corona ke perekonomian.

Berita tersebut menjadi yang terpopuler di kanal Money sepanjang hari kemarin, Rabu (2/4/2020). Sementara itu berita lain yang juga masuk terpopuler adalah mengenai langkah pemerintah mengincar pajak untuk Netflix dan Zoom.

Berikut adalah daftar berita terpopuler sepanjang hari kemarin:

1. Begini Cara Pelanggan Listrik 450 VA dan 900 VA Dapatkan Token Gratis

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, PT PLN (Persero) akan membagikan token listrik gratis kepada pelanggan prabayar listrik golongan 450 voltampere (VA) dan subsidi 900 VA selama 3 bulan ke depan.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu poin yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.

Di dalam Perppu itu disebutkan adanya pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Listrik di Rumah Anda Digratiskan Jokowi? Begini Cara Mengeceknya

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menangguhkan alias menggratiskan pembayaran listrik 24 juta masyarakat miskin. Penangguhan pembayaran konsumsi listrik berlaku untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA.

Menurut Jokowi, pembebasan pembayaran listrik gratis berlaku selama tiga bulan yang dimulai April, Mei, dan Juni 2020. Artinya, tak ada tagihan listrik 3 bulan ke depan bagi warga miskin sesuai kriteria tersebut.

Tak cuma itu, pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi juga akan mendapatkan diskon tarif 50 persen, di luar listrik gratis 3 bulan bagi pelanggan 450 KV.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pelanggan listrik prabayar golongan 450 VA dan 900 VA ( subsidi) akan mendapatkan kompensasi PLN token listrik gratis selama 3 bulan ke depan. Selengkapnya silakan baca di sini.

3. Sensus Penduduk Online Diperpanjang, Ini Panduan Pengisian Datanya

Badan Pusat Statistik ( BPS) memperpanjang masa pengisian Sensus Penduduk Online atau SP2020 hingga 29 Mei 2020. Hal itu berkaitan dengan kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah dan tatap muka untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19).

BPS menyebutkan, hingga 31 Maret 2020, sudah ada 32,4 juta masyarakat atau 12,5 persen dari total penduduk yang telah berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Online yang dibuka sejak 15 Februari 2020 tersebut.

Untuk bisa berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020, syarat yang dibutuhkan yakni nomor KTP dan KK. Kemudian, setidaknya ada 21 pertanyaan yang bisa diisi secara online atau ditanyakan oleh petugas sensus jika dilakukan secara offline. Selengkapnya silakan baca di sini.

4. Tarif Listrik 450 VA Akan Digratiskan, Apa Kabar Pelanggan Prabayar?

PT PLN (Persero) siap mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk membebaskan biaya listrik pelanggan golongan 450 volt ampere (VA) selama tiga bulan ke depan. Kebijakan ini dipastikan berlaku untuk pelanggan prabayar dan pascabayar.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN I Made Suprateka mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan terkait skema pembebasan listrik bagi pengguna prabayar atau yang menggunakan meteran listrik token. Selengkapnya silakan baca di sini.

5. Zoom dan Netflix Banyak Diakses Selama WFH, Sri Mulyani Incar Pajaknya

Pemerintah di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akan memungut pajak digital dari perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi elektronik, seperti Netflix dan Zoom.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memaparkan, keputusan untuk memungut pajak transaksi elektronik dilakukan lantaran virus corona meningkatkan pergerakan transaksi elektronik. Sebab, banyak orang yang melakukan kegiatan di rumah dan tidak melakukan mobilitas fisik.

"Ini untuk menjaga basis pajak pemerintah. Untuk menjaga basis pajak pemerintah, terutama seperti hari ini menggunakan Zoom atau Netflix. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada di Indonesia sehingga tidak mungkin dikenai pajak. Namun demikian, pergerakan ekonomi (karena perusahaan-perusahaan tersebut) sangat besar," ujar Bendahara Negara di Jakarta, Rabu (1/4/2020). Selengkapnya silakan baca di sini.