Mudik di Tengah Corona, Luhut Sebut Tarif Angkutan Bakal Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tarif angkutan umum seperti bus bakal melonjak.

Pasalnya, selama adanya wabah virus corona, dipastikan jumlah penumpang akan lebih sedikit. Hal ini menurut Luhut menyebabkan tarif angkutan umum untuk mudik tahun ini bakal mahal.

"Ini akan berdampak dengan harga-harga angkutan. Kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu mobil atau satu bus yang berpenumpang 40, mungkin hanya tinggal 20 sehingga tentu harganya melonjak," katanya dalam konfrensi pers video usai mengikuti rapat terbatas, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Tak Ada Larangan Mudik, Luhut: Pertimbangannya Supaya Ekonomi Tidak Mati

Selain itu, dia menjelaskan, apabila masyarakat tetap memutuskan untuk mudik Lebaran di tahun ini agar mengikuti sesuai protokol kesehatan dengan melakukan isolasi selama 14 hari.

"Kalau masih ada yang memaksakan diri untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari. Dan kalau di tempat mudik dianggap tidak aman, kita akan ada kategori daerah dan kembali di Jakarta, bisa saja dia nanti masuk karantina lagi untuk 14 hari. Ini menjaga penyebaran Covid-19," ujarnya.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi menghapus program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari–29 Mei 2020.

Baca juga: Soal Larangan Mudik, Ini Respons PO Bus Sinar Jaya

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, program mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, hingga swasta akan ditiadakan.

Sementara itu, mengutip data yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tahun 2019 lalu, pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain berjumlah 20.118.531 orang.

Dengan jumlah tersebut, maka pemerintah mulai memperketat protokol kesehatan terutama di daerah.

Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak ada larangan bagi pemudik Lebaran tahun ini.

Akan tetapi, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.