Potensi Penerimaan Pajak Digital Bisa Sampai Rp 10,4 Triliun

Kompas.com - 03/04/2020, 05:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi bakal menarik pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Bahkan potensi dari PPN dalam PMSE mencapai Rp 10,4 triliun.

PMSE telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca juga: Zoom dan Netflix Banyak Diakses Selama WFH, Sri Mulyani Incar Pajaknya

Jadi PMSE, tidak perlu menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentauan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau RUU Omnibus Law Perpajakan.

Potensi PPN PMSE tercermin dari kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam naskah akademik omnibus law perpajakan yang diterima Kontan.co.id.

Sebagai gambaran, Kemenkeu mengkaji ada tujuh bentuk dan nilai transaksi barang digital. Pertama, sistem perangkat lunak dan aplikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,06 triliun.

Kedua, game, video, dan musik mencapai Rp 880 miliar. Ketiga, penjualan film sebesar Rp 7,65 triliun.

Keempat, perangkat lunak khusus seperti untuk perangkat mesim dan disain menapai Rp 1,77 triliun.

Baca juga: Ada Pajak Digital, Pelanggan Netflix dan Spotify akan Kena Biaya Tambahan 10 Persen

Kelima, perangkat lunak telpon genggam sebesar Rp 44,7 triliun. Keenam, hak siaran atau layanan TV berlangganan senilai Rp 16,49 triliun.

Ketujuh, penerimaan dari media sosial dan layanan over the top (OTT) sebanyak Rp 17,07 triliun.

 

Sehingga, total nilai transaksi barang digital mencapai Rp 104,4 triliun, angka ini merupakan gamparan para tahun 2017.

Setali tiga uang, potensi penerimaan PPN mencapai Rp 10,4 triliun dengan menggunakan tarif pajak konsumen sebersar 10 persen yang berlaku saat ini.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hestu Yoga Saksama melihat, ke depan potensi penerimaan pajak dari PMSE semakin besar.

Menurutnya, bila perusahaan digital luar negeri tidak dikenai pajak maka akan sangat tidak adil dengan pelaku usaha dalam negero yang memang sudah memiliki kewajiban pemajakan.

“Inilah urgensinya pemerintah taruh ketentuan tersebut dala Perppu. Karenanya memang sudah sangat mendesak untuk melakukan pajak terhadap PMSE dari luar negeri,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Bahas Pajak Digital dengan Menkeu Arab Saudi

Potensi dari PMSE bisa semakin besar bila pemerintah menarik pajak penghasilan (PPh) perusahaan digital. Di beberapa negara pajak digital sudah berlaku.

Umumnya menggunakan skema digital service tax di mana pajak dikenakan atas penghasilan penyedia jasa periklanan dan jasa intermediasi daring yang penghasilannya diperoleh dari negara asal.

Perancis misalnya, menarik digital service tax sebanyak 3 persen dari nilai transaksi, bahkan dengan model yang sama Austria mematok pajak 5 persen. Bahkan, Australia mematok tarif 40 persen dengan skema branch profit tax atas laba perusahaan yang dialihkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan alasan pemerintah memasukkan pasal terkait PMSE dalam Perppu lantaran tren meningkatnya transaksi. Pemerintah memandang hal tersebut terjadi dalam kondisi social distancing seperti saat ini.

Baca juga: Soal Pajak Digital, Ini Pendapat Amerika Serikat dan Eropa

Setali tiga uang, harapannya bisa menjadi tambahan penerimaan negara tahun ini, mengingat basis penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan diproyeksikan turun sebagai konsekuensi stimulus pemerintah.

“PMSE ada di Perppu, belakangan sangat besar terjadi transaksi elektronik dengan demikian ini akan menjadi basis pajak pemerintah melalui skema significant economic presence baik untuk subjek pajak dalam maupun luar negeri,” ujar Menkeu, Rabu (1/4/2020). (Yusuf Imam Santoso)

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Potensi penerimaan PPN dari pajak digital bisa sampai Rp 10,4 triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Whats New
Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Whats New
Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Spend Smart
Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Kata Erick Thohir, Ini Peran BUMN untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Sektor Transportasi Tumbuh 21,27 Persen Triwulan II-2022, Menhub: Pemulihan Sudah Terjadi

Whats New
Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Hati-hati, Menggoyangkan Kendaraan Saat Isi BBM Bisa Picu Kebakaran

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT Indah Karya untuk Lulusan S1-S2, Cek Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT Indah Karya untuk Lulusan S1-S2, Cek Posisi dan Syaratnya

Whats New
KAI Gelar Promo Merdeka, Naik Kereta Eksekutif Cuma Rp 170.000, Simak Rute dan Keretanya

KAI Gelar Promo Merdeka, Naik Kereta Eksekutif Cuma Rp 170.000, Simak Rute dan Keretanya

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Saham Ini Catatkan Koreksi Paling Dalam

IHSG Parkir di Zona Merah, 3 Saham Ini Catatkan Koreksi Paling Dalam

Whats New
Luhut: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Termasuk yang Terbaik di Dunia

Luhut: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Termasuk yang Terbaik di Dunia

Whats New
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Penjual Bubur Raih Emas ASEAN Para Games, Sandiaga Uno: Kita 'Branding' Bubur Ranking Ke-7 Dunia

Penjual Bubur Raih Emas ASEAN Para Games, Sandiaga Uno: Kita "Branding" Bubur Ranking Ke-7 Dunia

Whats New
Promo HUT Ke-77 RI, Harga Tiket Kereta Api dari Jakarta mulai Rp 17.000, Ini Jadwal dan Rutenya

Promo HUT Ke-77 RI, Harga Tiket Kereta Api dari Jakarta mulai Rp 17.000, Ini Jadwal dan Rutenya

Whats New
Pertanian Ditetapkan Jadi Program Jangka Panjang di Sumut dan Aceh

Pertanian Ditetapkan Jadi Program Jangka Panjang di Sumut dan Aceh

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.