Pemerintah Diminta Beri Kompensasi untuk Pengusaha Angkutan Umum

Kompas.com - 03/04/2020, 06:10 WIB
Foto aerial kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. Indrianto Eko SuwarsoFoto aerial kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu memberikan kompensasi kepada pengusaha transportasi umum.

Ini dalam rangka merespon rekomendasi pembatasan transportasi umum yang disampaikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pengamat transportasi Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, bisnis angkutan umum sudah terdampak cukup signifikan dari penyebaran virus corona atau Covid-19.

Baca juga: Soal Pembatasan Transportasi, Pemerintah Mau Lihat Kesiapan Masyarakat

Pasalnya, selama periode pandemi virus corona berlangsung, berbagai jenis usaha angkutan umum telah mengalami penurunan penumpang, sehingga merugikan pelaku usaha.

Kerugian tersebut diproyeksi akan semakin dalam apabila rekomendasi pembatasan transportasi umum yang tercantum dalam Surat Edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Nomor SE.5.BPTJ.Tahun 2020 diterapkan.

"Namun pemerintah, harus memberikan kompensasi bagi pengusaha angkutan umum sebagai wujud negara hadir dan berpihak pada layanan transportasi umum," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu bentuk kompensasi yang disarankan oleh Djoko adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada karyawan atau pekerja bisnis transportasi umum.

"Minimal setiap pekerja mendapat bantuan bulanan setara UMK salaam 3-6 bulan ke depan. Setiap bulan dapat dievaluasi," katanya.

Baca juga: Luhut: Mengenai Pembatasan Transportasi, Itu Hanya Rekomendasi...

Selain itu, Djoko juga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi terhadap batas atas plafon aturan relaksasi kredit yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.