Pandemi Corona, Menperin Minta Pemda Tak Batasi Aktivitas Industri

Kompas.com - 04/04/2020, 10:02 WIB
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penjelasan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penjelasan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak melakukan pembatasan aktivitas industri selama masa tanggap darurat pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam rangka percepatan penanganan corona, Pemerintah mengharapkan pelaku industri mampu turut berkontribusi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami berharap pada semua pihak untuk tidak ada pembatasan aktivitas industri. Namun tidak terbatas pada pembatasan gerak karyawan atau jalur distribusi sebelum adanya penetapan status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: Hari Ini Sudah Bisa Klaim Token Listrik Gratis PLN via www.pln.co.id

Perusahaan industri yang diharapkan produksinya berjalan secara berkesinambungan khususnya yang memproduksi produk obat-obatan, alat kesehatan, alat perlindungan diri (APD) dan industri manufaktur utama, seperti makanan dan minuman, pengolahan makanan, kimia dan lainnya.

Lebih lanjut mengenai jadwal libur di tempat kerja industri, menurutnya harus dilakukan secara selektif, khususnya bagi industri yang menghasilkan produk untuk penanganan virus corona.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar meminta kelonggaran akses logistik atau jalur distribusi andai status PSBB diterapkan pemerintah daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KAI Perpanjang Pengembalian 100 Persen Pembatalan Tiket hingga 4 Juni 2020

Di samping itu, ia juga berharap adanya insentif atau tarif khusus untuk sarana pendukung kegiatan industri. Misalnya pasokan listrik, gas industri dan air baku.

Selain itu, HKI juga mengharapkan fasilitasi ketersediaan bahan baku dari pemerintah bagi para perusahaan industri yang bahan bakunya menipis karena negara-negara pemasok telah menerapkan lockdown.

“Ini tentu tidak mudah, namun dengan keterbukaan informasi dari sisi dunia usaha dan pemerintah, kita dapat mencari solusi-solusi alternatif yang diperlukan untuk kelangsungan industri,” kata dia.

Baca juga: Via WhatsApp, Klaim Token Listrik Gratis PLN Bisa Diakses 6 April

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.