Padahal, tugas-tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab kabinet menteri yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Faisal, investasi merupakan ranah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Sebenarnya di nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian, kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Nggak juga kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019) saat itu.
Baca juga: Luhut Pandjaitan Akan Tuntut Said Didu ke Jalur Hukum
Faisal mencontohkan, Raden Djoeanda Kartawidjaja adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir pada masa era Kepresidenan Soekarno. Djoeanda selama menjadi perdana menteri mengemban tugas yang serupa dilakukan oleh Luhut.
"Seperti dulu Juanda, jelas. Jadi, dia cawe-cawe seluruh kementerian, semua dia urus. Sekarang (Luhut B Pandjaitan) sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus," kata dia.
Meski nomenklatur dari Jokowi mempercayai kepada Menko Maritim dan Investasi, namun sebut Faisal, urusan investasi lebih diwenangkan kepada Kemenko Perekonomian dan BKPM.
"Kalau menurut saya, salahin diagnosis. Investasi itu kan dari luar, Indonesia itu tidak banyak investasinya dari luar. Investasi itu kan ada di BKPM. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi enggak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," ujar Faisal Basri.
(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti Karunia | Editor: Erlangga Djumena)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.