Serangan Kritik ke Luhut di Tengah Wabah Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sebuah unggahan video di kanal Youtube, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu melontarkan kritik kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam kritikannya itu, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.

Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legacy.

Mantan PNS BPPT ini menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak “mengganggu” dana untuk pembangunan IKN baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

Baca juga: Rekam Jejak Said Didu, Mantan PNS yang Berselisih dengan Luhut

“Kenapa itu dilakukan karena ada pihak yang ngotot untuk agar anggarannya tidak dipotong, dan saya pikir pimpro (pimpinan proyek) pemindahan ibu kota, Luhut Pandjaitan, itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong. Sehingga, Sri Mulyani punya ide untuk menaikkan jumlah utang,” ucap Said Didu dalam video tersebut.

Belakangan, Luhut tak terima dengan ucapan Said Didu tersebut. Lewat juru bicaranya, Jodi Mahardi, mantan perwira tinggi TNI-AD ini akan menuntut Said Didu lewat jalur hukum.

“Bila dalam dua kali 24 jam tidak minta maaf maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," ujar Jodi melalui keterangan, Jumat (3/4/2020).

Jodi juga membenarkan bahwa pimpinannya tersebut telah mengetahui kejadian pencemaran nama baik Luhut. Maka dari itu, melalui Jodi, Luhut meminta agar Said Didu menyatakan maaf secara langsung kepadanya dan melalui semua media sosialnya terhitung mulai hari ini.

Baca juga: Luhut Tuntut Said Didu, Tagar #WeAllStandWithSaidDidu Trending di Twitter

“Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenakan pasal hate speech, Pasal 317 KUHP dan 318 KUHP dan juga dapat dikenakan Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar atau berita bohong melalui media sosial,” tegas Jodi.

Dalam kaitannya dengan penanganan wabah virus corona, Luhut dalam sebuah konferensi video, menyebut kalau virus yang kasusnya pertamakali ditemukan di Wuhan China itu tak cukup kuat beradaptasi dengan cuaca panas di Indonesia.

"Dari hasil modelling kita yang ada, cuaca Indonesia, ekuator ini yang panas dan juga itu untuk Covid-19 ini enggak kuat," kata Luhut usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Meski begitu, kata Luhut, pemerintah tetap mewaspadai virus tersebut, sehingga dirasa perlu melalukan langkah lewat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

"Sekarang ini tinggal tergantung kita, kita mau bagaimana semua. Dengan menjaga jarak itu, itu akan sangat membantu. Karena dari hasil studi dengan modelling yang dibuat baik oleh teman-teman di UI, di UGM, di ITB, di BSSN, itu semua menyimpulkan bahwa jaga jarak sangat penting kalau kita mau selesaikan ini," ujar Luhut.

Faisal Basri bandingkan Luhut dengan corona

Di waktu berdekatan, Faisal Basri juga melayangkan kritik ke Luhut. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini memang kerapkali melontarkan ketidakpuasan atas kebijakan publik yang diambil pemerintah.

Baca juga: Kritik Luhut, Faisal: Ini Calo Apa Menteri? Semua Diurus...

Dalam cuitannya di Twitter, Faisal menyebut Luhut lebih berbahaya daripada virus corona, meski dia tak secara gampang membeberkan pernyataannya itu.

Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19

— Faisal Basri (@FaisalBasri) April 3, 2020

Tahun lalu, Faisal Basri juga pernah mengkritik Luhut yang dinilainya sebagai menteri semua urusan. Dia mempertanyakan tugas Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang selama itu mengurus keseluruhan tugas kabinet menteri, salah satunya urusan investasi.

Padahal, tugas-tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab kabinet menteri yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Faisal, investasi merupakan ranah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Sebenarnya di nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian, kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Nggak juga kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019) saat itu.

Baca juga: Luhut Pandjaitan Akan Tuntut Said Didu ke Jalur Hukum

Faisal mencontohkan, Raden Djoeanda Kartawidjaja adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir pada masa era Kepresidenan Soekarno. Djoeanda selama menjadi perdana menteri mengemban tugas yang serupa dilakukan oleh Luhut.

"Seperti dulu Juanda, jelas. Jadi, dia cawe-cawe seluruh kementerian, semua dia urus. Sekarang (Luhut B Pandjaitan) sampai uang dari Hong Kong masuk ke Indonesia dia urus juga. Ini calo apa menteri? Semua diurus," kata dia.

Meski nomenklatur dari Jokowi mempercayai kepada Menko Maritim dan Investasi, namun sebut Faisal, urusan investasi lebih diwenangkan kepada Kemenko Perekonomian dan BKPM.

"Kalau menurut saya, salahin diagnosis. Investasi itu kan dari luar, Indonesia itu tidak banyak investasinya dari luar. Investasi itu kan ada di BKPM. Memang nomenklaturnya di dia, tapi jadi enggak benar. Kalau mau jelas, angkat saja dia jadi Perdana Menteri, dia suruh semua menterinya," ujar Faisal Basri.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti Karunia | Editor: Erlangga Djumena)