Terimbas Covid-19, Pengelola Mal Dipandang Perlu Dapat Insentif

Kompas.com - 06/04/2020, 20:30 WIB
Social distancing di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta. Summarecon AgungSocial distancing di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Meluasnya penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 berdampak langsung sektor ekonomi nasional.

Sejumlah pusat perbelanjaan atau mal memilih menutup kegiatan operasionalnya akibat sepinya pengunjung.

Namun, tidak sedikit mal yang tetap menjalankan usahanya lantaran banyak tenant yang tetap beroperasi melayani konsumen melalui jalur online atau pesan antar.

Baca juga: Berikut Daftar Mal Bodetabek yang Perpanjang Masa Penutupan Sementara

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan saat ini pengelola mal tengah memikul beban berat. Akibat sepinya pengunjung banyak tenant yang akhirnya memilih tak beroperasi.

Padahal pengelola mal ini juga dihadapkan pada banyak kewajiban. Seperti biaya operasional, listrik, tenaga kerja hingga beban pinjaman kepada pihak ketiga.

"Bisnis mal termasuk salah satu sektor yang terkena dampak berat akibat pandemi COVID-19. Apalagi jika mereka punya kewajiban dalam bentuk dollar yang kini juga sedang tinggi nilai tukarnya terhadap rupiah," ujar Tauhid dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).

Dengan situasi yang sulit itu, Tauhid menilai permintaan sejumlah tenang agar diberikan kebebasan sewa dan service charge menjadi sulit diterima. Sebab, pengelola mal pun menghadapi kondisi yang tak kalah berat dibandingkan para tenant.

Baca juga: Asosiasi Peritel Minta Akses Ojek Online ke Mal Dipermudah, Kenapa?

"Membebaskan tenant dari biaya sewa dan service charge kepada penggelola mal bukan cara tepat. Pengelola mal tentu punya pertimbangan untuk mengambil keputusan. Situasi ini mestinya bisa dipikul bersama," ujar Tauhid.

Tauhid menambahkan, dalam situasi seperti sekarang ini, ada baiknya pemerintah juga ikut meringankan beban pengelola mal beserta tenant mereka.

Misalnya Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan perbankan memberikan insentif berupa restrukturisasi kredit atau pinjaman murah.

Menurutnya, dalam situasi seperti ini Kementerian Perdagangan harus menyiapkan satu model insentif bagi pengelola mal.

"Pemerintah juga bisa membuka opsi untuk menurunkan beban pajak bagi pengelola mal. Semua cara harus dicari agar ada solusi terbaik bagi semua dan ekonomi tetap bisa berjalan," lanjut Tauhid.

Tauhid juga menyarankan pengelola mal untuk mulai membangun jalur penjualan secara online. Langkah ini dinilai akan semakin memperkuat penjualan para ternant, termasuk ketika kelak situasi sudah kembali normal.

Baca juga: Metland Tutup Sementara 3 Mal, Salah Satunya Metropolitan Mall Bekasi

"Harus ada terobosan-terobosan agar tenant bisa tetap survive. Membangun fasilitas penjualan online bisa menjadi opsi untuk memperluas jangkauan pemasaran bagi produk-produk tenant, sehingga transaksi bisa dilakukan secara digital," tutupnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X