Jokowi Siapkan Rp 150 Triliun untuk Dunia Usaha, Bagaimana Skema Penyalurannya?

Kompas.com - 07/04/2020, 06:38 WIB
Menkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenkeu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menggelontorkan stimulus sebesar Rp 150 triliun untuk pemulihan dunia usaha dari tekanan akibat wabah virus corona (Covid-19).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pihaknya masih mendesain skema penyaluran stimulus tersebut.

“Semua belanja ini kami masih mencadangkan Rp 150 triliun untuk dukungan dunia usaha yang saat ini masih dalam proses desain,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara daring di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Sri Mulyani mengatakan, skema pertama yaitu akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksekutor pada program restrukturisasi ini.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Terbitkan Surat Utang Khusus untuk UMKM

“Program dukungan dunia usaha ekonomi nasional Rp 150 triliun bisa dalam bentuk penyertaan modal pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksekutor pada program restrukturisasi ini,” katanya.

Skema berikutnya adalah dilakukan dalam bentuk investasi dan penempatan dana pemerintah yang dapat diberikan secara langsung oleh pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan maupun manajer investasi.

“Atau dilakukan oleh lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. Ini bisa dalam bentuk penempatan dana atau investasi pemerintah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menyatakan penyaluran stimulus sebesar Rp 150 triliun itu juga dapat dilakukan dalam bentuk skema penjaminan yang dijalankan langsung oleh pemerintah maupun melalui satu atau beberapa badan usaha yang ditunjuk.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Ini Sektor yang Untung dan Buntung Selama Pandemi Virus Corona

Sri Mulyani menjelaskan prinsip pelaksanaan program ini adalah untuk membantu pelaku usaha dengan rekam jejak yang baik dan tidak bermasalah serta mempertimbangkan sektor terdampak.

“Kami desain agar moral hazard bisa diminimalkan atau dihilangkan. Kami lakukan ini berdasarkan rule based dan risk sharing sehingga institusi yang ditunjuk bisa melaksanakan dengan baik,” katanya.

Sri Mulyani berharap program ini akan mampu melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

“Ini semua masih pemikiran dari diskusi yang mulai dilakukan dengan lembaga keuangan termasuk OJK, agar kita mampu menolong dunia usaha yang bentuknya berbeda-beda,” ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Gratiskan Tarif Listrik, Sri Mulyani Siapkan Dana Rp 3,5 Triliun

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Whats New
Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X