Karantina Wilayah dari Sisi Anggaran: Kebutuhan Dasar Ditanggung APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa pemerintah lebih memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dibandingkan opsi karantina wilayah, dalam menangani penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

Kebijakan PSBB diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (31/3/2020), setelah diputuskan di dalam rapat kabinet terbatas. 

"Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan kepala daerah," kata Jokowi seperti dikutip dari Kontan.

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyebutkan Karantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Baca juga: Melihat Anggaran Penanganan Corona antara Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah

Di UU tersebut, diatur berbagai cara dalam penerapan karantina kesehatan antara lain isolasi, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB.

Dalam pasal 1 ayat (10) berbunyi, "Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

Sementara untuk PSBB diterangkan dalam pasal 1 ayat (11), di mana PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Dari sisi anggaran, untuk karantina rumah sakit dan karantina wilayah, kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan yang berada di dalam zona karantina tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah (APBN).

Baca juga: Komisi XI DPR RI Dukung Upaya Sri Mulyani di Tengah Wabah Covid-19

Lebih jelasnya untuk karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Sementara dalam penerapan PSBB di pasal 59, UU tersebut tak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona karantina.

Skenario terburuk Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan skenario berat hingga paling buruk yang akan dialami Indonesia akibat pandemik virus corona (covid-19).

Dalam paparannya kepada awak media melalui conference call, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami kontraksi hingga 0,4 persen di akhir tahun. Sementara untuk skenario berat, perekonomian RI hanya akan tumbuh di kisaran 2,3 persen.