Kompas.com - 08/04/2020, 08:36 WIB

 

"Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi yang merupakan calon presiden nomor urut 1 saat kampanye di Kendari seperti dikutip Kompas.com, Senin (30/12/2019).

Baca juga: Baru Kena PHK? Bisa Daftar Kartu Pra Kerja

Selanjutnya, di kesempatan kampanye lain di Tangerang, Jokowi mengatakan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan pelatihan dengan Kartu Prakerja serta mendapatkan insentif honor.

"Pelatihan skill meningkat sehingga cepat mendapatkan pekerjaan tapi kalau belum dapat kerja dapat insentif honor. Yang enggak setuju, silakan maju saya kasih sepeda, awas kalau maju," ujarnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ledia Hanifa menilai, program tersebut bisa membuat ketergantungan karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan.

"Enggak bagus juga. Seharusnya lebih dilatih lebih baik supaya mereka bisa berkembang. Karena kalau enggak, ketergantungannya cukup besar," kata Ledia.

Menurut Ledia, kuncinya bukan pada gaji itu. Seharusnya pemerintah justru mengatasi masalah dari akarnya yaitu pendidikan. Kurikulum pendidikan harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Baca juga: Respons Dampak Pandemi Covid-19, Ini Perubahan Kebijakan Penerima Kartu Pra Kerja

Besar anggaran yang dibutuhkan dalam program ini juga dikritik. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan program Jokowi ini akan menghabisan anggaran yang sangat besar.

Sebab, berdasarkan data BPS, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada 7 juta jiwa. Bila diperkirakan Jokowi akan memberikan gaji Rp 1 juta untuk tiap orang, maka butuh anggaran sekitar Rp 7 triliun.

Andre pun meminta agar lebih baik Jokowi membuat program yang masuk akal dan tidak membebani keuangan negara atau APBN. BPN juga sempat melaporkan kampanye Kartu Prakerja ke Bawaslu saat itu karena dinilai sebagai politik uang terselubung.

(Sumber: KOMPAS.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita | Editor: Bambang P. Jatmiko)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kurangi Impor, Menteri ESDM Minta Target Produksi Migas Dipercepat

Kurangi Impor, Menteri ESDM Minta Target Produksi Migas Dipercepat

Whats New
Produk Kecantikan RI Raup Penjualan Rp 1,6 Miliar di Ajang Beauty West Afrika

Produk Kecantikan RI Raup Penjualan Rp 1,6 Miliar di Ajang Beauty West Afrika

Rilis
Link dan Daftar Set Top Box Tersertifikasi Kominfo

Link dan Daftar Set Top Box Tersertifikasi Kominfo

Whats New
Dorong Wistawan Nusantara, Kemenparekraf Luncurkan 100 Paket Wisata Jelang Libur Nataru

Dorong Wistawan Nusantara, Kemenparekraf Luncurkan 100 Paket Wisata Jelang Libur Nataru

Whats New
Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Whats New
KNKT: Klakson 'Telolet' Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

KNKT: Klakson "Telolet" Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

Whats New
Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Rilis
Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Rilis
3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

Whats New
Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Whats New
Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Whats New
Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Whats New
Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Whats New
Soal Bonus Direksi Jiwasraya, Stafsus Erick Thohir: Itu Insentif

Soal Bonus Direksi Jiwasraya, Stafsus Erick Thohir: Itu Insentif

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.