Tak Ada Permintaan Maaf, Luhut Ngotot Tuntut Said Didu ke Jalur Hukum

Kompas.com - 08/04/2020, 11:52 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di rumah duka almarhumah Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo Kelurahan Sumber, Bannjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2020). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan di rumah duka almarhumah Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo Kelurahan Sumber, Bannjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Pelaksana Tugas sementara Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan, akan meneruskan tuntutannya kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

"Pak Luhut sudah baca. Tidak ada komentar apa-apa. Saya tanyakan apakah dilanjutin proses hukumnya, jawabnya iya," kata juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, kepada Kompas.com, Rabu (8/4/2020).

Mengenai konteks surat klarifikasi yang dilayangkan Said Didu pada Selasa (7/4/2020), menurut Jodi, pihaknya masih mengevaluasi seluruh rangkaian kalimat di dalam surat tersebut.

Baca juga: Setelah Diancam Akan Dituntut, Said Didu Kirim Klarifikasi ke Luhut, Ini Isinya

Namun, dari penilaiannya, tidak ada kalimat pernyataan maaf yang jelas dituliskan oleh Said Didu.

"Mungkin memang kita 'rada-rada dungu' kalau pinjam istilah Pak Said Didu. Enggak paham suratnya itu apakah minta maaf atau apa," ujarnya.

Bahkan, lanjut Jodi, di dalam surat klarifikasi itu juga tak menjelaskan tudingannya kepada Luhut terkait ibu kota negara (IKN).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Klarifikasi terhadap tuduhannya tentang ibu kota yang tidak benar itu juga tidak kan," katanya.

Jodi menilai pimpinannya tersebut bukanlah tipe antikritik seperti yang selama ini disematkan kepada Luhut.

"Pak Luhut kalau dibilang antikritik atau otoriter tidak benarlah. Orang dikasih kesempatan minta maaf kok," ujarnya.

Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arief berdurasi 22 menit, beberapa waktu lalu.

Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan IKN baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19.

Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legacy

Said Didu menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak “mengganggu” dana untuk pembangunan IKN baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Rilis Neraca Perdagangan, IHSG dan Rupiah Justru Melemah

Jelang Rilis Neraca Perdagangan, IHSG dan Rupiah Justru Melemah

Whats New
[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Pekerjaan Bagus tapi Belum Sejahtera | 7 Cara Bijak Mengelola Uang | Pentingnya Asuransi untuk Kendaraan

[TREN EKONOMI KOMPASIANA] Pekerjaan Bagus tapi Belum Sejahtera | 7 Cara Bijak Mengelola Uang | Pentingnya Asuransi untuk Kendaraan

Rilis
Mendag Curhat Sulitnya dapat Pembiayaan Saat Jadi Pengusaha

Mendag Curhat Sulitnya dapat Pembiayaan Saat Jadi Pengusaha

Whats New
Turun Rp 2.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Simak Rincian Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Whats New
Jalankan Bisnis Online, Ini Tips Pilih Jasa Pengiriman Barang agar Usaha Semakin Berkembang

Jalankan Bisnis Online, Ini Tips Pilih Jasa Pengiriman Barang agar Usaha Semakin Berkembang

BrandzView
IHSG Diprediksi Bergerak Melemah pada Hari Ini

IHSG Diprediksi Bergerak Melemah pada Hari Ini

Whats New
Sandiaga Uno: BUMN Sudah Mulai Work From Bali

Sandiaga Uno: BUMN Sudah Mulai Work From Bali

Whats New
UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi

Whats New
Freeport akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Freeport akan Beri Vaksinasi Covid-19 untuk 38.000 Karyawan

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

[KURASI KOMPASIANA] Kalau Sakit Jangan Dipaksa Kerja | Alasan Pegawai Pura-pura Sakit | 7 Etika Sebelum Ajukan Cuti

Rilis
Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Bank BJB Beri Batas Waktu Penukaran Kartu Debit Magnetik Hingga 30 Juni 2021

Whats New
Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Wawancara Imajiner Erick Thohir dengan Peter Drucker

Whats New
Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Whats New
[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

Whats New
Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X