Pemerintah Siapkan Standar Pembiayaan Pasien Virus Corona

Kompas.com - 08/04/2020, 14:16 WIB
Petugas medis bersiap di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo yang telah melakukan peninjauan tempat ini memastikan bahwa rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan perawatan pasien Covid-19. Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24 ribu orang, sedangkan saat ini sudah disiapkan untuk tiga ribu pasien. ANTARA FOTO/Kompas/Heru Sri Kumoro/Pool/aww.
ANTARA FOTO/HERU SRI KUMOROPetugas medis bersiap di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo yang telah melakukan peninjauan tempat ini memastikan bahwa rumah sakit darurat ini siap digunakan untuk karantina dan perawatan pasien Covid-19. Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24 ribu orang, sedangkan saat ini sudah disiapkan untuk tiga ribu pasien. ANTARA FOTO/Kompas/Heru Sri Kumoro/Pool/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan standar biaya penanganan pasien positif virus corona (Covid-19).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, seluruh biaya dalam proses penanganan pasien Covid-19 akan ditanggung oleh pemerintah.

"Menteri Kesehatan sudah usulkan standar biaya secara lengkap, komprehensif mulai dari perawatan, dokter, sampai kalau ada yang mengalami musibah kematian, semua dibuat standar biaya. Dan yang diusulkan Menkes sudah disetujui Menteri Keuangan," ujar Askolani dalam video conference, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Kemenkeu Telah Cairkan Anggaran Rp 3,3 Triliun untuk BNPB

Dalam proses pembayaran tagihan perawatan pasien corona kepada rumah sakit, Kementerian Keuangan melibatkan BPJS Kesehatan untuk proses verifikasi data pasien.

Askolani menjelaskan, mekanismenya, dari pihak rumah sakit mengonsolidasikan total biaya sesuai dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, kemudian mengusulkannya ke BPJS Kesehatan.

Hasil verigikasi BPJS Kesehatan tersebut nantinya akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hal yang baik dari aturan itu, rumah sakit dikasih kesempatan untuk bisa mengusulkan anggaran dari pembiayaan pasien corona dan lainnya selama dua minggu sekali ke BPJS dan Kementerian Kesehatan. Sehingga kecepatan mobilitas akan lebih cepat untuk bisa membantu cashflow rumah sakit," jelas Askolani.

Baca juga: Semoga Semua Rumah Sakit Mau Bahu-membahu Tangani Kasus Corona...

"Kemudian setelah usulan klaim dari BPJS diterima Kementerian Kesehatan, maka mereka akan disburse sebesar 50 persen di awal. Sisanya nanti diverifikasi oleh BPJS secara cepat dalam hitungan beberapa hari serelah di-approve," ujar dia.

Selain itu, pihak Kemenkeu pun meminta agar Kemenkes mempercepat pencairan insentif kepada tenaga medis yang telah melaksanakan tugas dalam menangani Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X