Kemenkeu: Jangan Sampai Penerima PKH Gunakan Uangnya untuk Bayar Cicilan

Kompas.com - 08/04/2020, 15:54 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pelantikan pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menambah jumlah bantuan sosial yang akan diterima oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) setara dengan satu kuartal untuk periode pencairan bulan April 2020.

Artinya, untuk bulan April, peserta penerima PKH akan mendapatkan bantuan sebesar dua kali lipat.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan, dengan peningkatan jumlah manfaat tersebut, keluarga penerima manfaat tidak menggunakan uang yang diterima untuk membayar cicilan.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Pencairan Bantuan PKH Dipercepat

Untuk itu, pemerintah dan otoritas keuangan lain telah mengantisipasi dengan berbagai insentif keringanan pembayaran pokok dan bunga cicilan.

"Kita antisipasi jangan sampai mereka yang dapat PKH, uangnya untuk bayar cicilan. Kita antisipasi dari berbagai sisi, misalnya untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) sendiri sebesar Rp 68 triliun, pokok dan bunga ini bulan ini yang tidak disetor ke pemberi pinjaman," ujar Andin dalam video conference, Rabu (8/4/2020).

Pemerintah pun telah mengalokasikan pagu tambahan untuk PKH kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 8 triliun. Sehingga, pagu anggaran yang tadinya sebesar Rp 29,3 triliun pada APBN 2020 meningkat menjadi Rp 37,4 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andin menjelaskan, keluarga penerima manfaat PKH pun jumlahnya ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta.

"Di samping itu juga indeks penerimanya naik, misal beberapa elemen di dalam PKH seperti ibu hamil yang tadinya terima Rp 3 juta per tahun jadi Rp 3,75 juta per tahun. Anak usia sampai 6 tahun dari Rp 3 juta ke Rp 3,75 juta per tahun. Anak SD Rp 900.000 jadi Rp 1,25 juta, untuk anak SMP Rp 1,5 juta jadi Rp 1,875 juta, SMA dari Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta, disabilitas berat Rp 2,4 juta ke Rp 3 juta, dan lansia Rp 2,4 juta jadi Rp 3 juta. Tidak hanya naik volumenya, tapi juga kualitas pemberian bantuan," ujar Andin.

Andin menambahkan, pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memberikan bantuan penundaan pokok dan bunga selama enam bulan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Tidak hanya itu, calon debitur juga akan diberikan relaksasi administrasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Rilis
Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Whats New
50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

Whats New
Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Whats New
BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

Rilis
Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Whats New
Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Rilis
Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Whats New
Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Rilis
Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Rilis
Maman Suherman dan 'Mice' Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi 'Bahagia Bersama' di Kompasianival 2021

Maman Suherman dan "Mice" Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi "Bahagia Bersama" di Kompasianival 2021

Rilis
Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Rilis
Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Whats New
Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Whats New
Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.