Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Kompas.com - 08/04/2020, 21:11 WIB
Ilustrasi tunjangan PNS Thinkstockphotos.comIlustrasi tunjangan PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mengalihkan penggunaan dana desa sekitar Rp 21 triliun hingga Rp 24 triliun untuk bantuan sosial.

Angka tersebut setara dengan 25 persen hingga 30 persen dari total anggaran yang telah dialokasian pemerintah dalam APBN 2020 sebesar Rp 72 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menjelaskan, nantinya bansos tersebut bakal disalurkan melalui skema bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat desa.

Tadinya, dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Baca juga: Kemenkeu Telah Cairkan Anggaran Rp 3,3 Triliun untuk BNPB

"Dana Desa yang selama ini penggunaannya untuk cash forward dan juga pemberdayaan masyarakat, nanti akan ada satu menu baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial yang diberikan kepada desa," jelasnya dalam video conference, Rabu (8/4/2020).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, BLT tersebut bakal disalurkan kepada 5,8 juta keluarga miskin yang tinggal di desa. BLT tersebut hanya disalurkan kepada warga desa yang selama ini tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dari hasil perhitungan, sementara ini ada sekitar 5,8 juta kepala keluarga,” ujar dia.

Rencananya, masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan Rp 600.000 per bulan yang akan akan diberikan dalam tiga bulan melalui Dana Desa.

Baca juga: Karantina Wilayah dari Sisi Anggaran: Kebutuhan Dasar Ditanggung APBN

Prima melanjutkan, untuk program tersebut, mekanisme pertama yang dilakukan pemerintah adalah pendataan. Proses pendataan sendiri bakal dilakukan Kementerian Desa (Kemendes).

Dalam prosesnya, Kemendes akan menurunkan relawan-relawan ke desa untuk mendata keluarga mana yang eligible untuk mendapatkan bantuan tersebut, berdasarkan data yang dicross check dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

Proses tersebut juga akan melibatkan pemerintah daerah, sehingga data yang ada diharapkan betul-betul bisa memberikan gambaran yang lengkap.

"Selanjutnya, setelah datanya diperoleh barulah akan bisa diberikan dan kita tidak akan menunggu semuanya beres. Dalam artian jadi nanti untuk daerah daerah yang terdampak ini akan menjadi prioritas baik dari segi pendataan maupun dari segi penyalurannya,” kata Prima.

Dia melanjutkan, jika data tersebut bisa diselesaikan pada April ini, maka sudah bisa dilakukan penyaluran.

"Harapannya, masih di bulan April ini sudah bisa dilakukan disbursement untuk bansos yang terkait dengan Dana Desa," tuturnya.

Baca juga: Melihat Anggaran Penanganan Corona Anies, RK, Ganjar, dan Khofifah



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | 'Empty Love', Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu 'Toxic' Kenapa Masih Dipertahankan?

[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | "Empty Love", Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu "Toxic" Kenapa Masih Dipertahankan?

Rilis
Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Rilis
Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Rilis
Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Rilis
Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Whats New
Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Rilis
Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Spend Smart
Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

Rilis
Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Whats New
Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Whats New
Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X