Terdampak Covid-19, Pemerintah Bebaskan Bunga dan Tunda Pembayaran Pokok Kredit Usaha Rakyat

Kompas.com - 09/04/2020, 10:45 WIB
Galih Yunanto, pedagang makanan di atas minibus, di depan RSJD Surakarta Kompas.com/Luthfia Ayu AzanellaGalih Yunanto, pedagang makanan di atas minibus, di depan RSJD Surakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat ( KUR) untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan.

Meningkatnya eskalasi penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia berimbas turunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM).

Pembebasan pembayaran bunga kredit dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR, dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

“Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2020. Mereka yang akan mendapat pembebasan bunga dan penundaan pembayaran angsuran pokok KUR paling lama 6 bulan, harus memenuhi penilaian penyalur KUR masing-masing,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Topang Ekonomi, DPR Minta Pemerintah Prioritaskan UMKM

Relaksasi pembayaran bunga dan penundaan pokok serta relaksasi ketentuan KUR tersebut diputuskan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rabu (8/4/2020).

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas keputusan Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020.

Saat itu, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa diberlakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

Kebijakan itu diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi Komite Pembiayaan UMKM lewat video conference, Rabu (8/4/2020)Dok. Humas Kemenko Perekonomian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi Komite Pembiayaan UMKM lewat video conference, Rabu (8/4/2020)
Airlangga menjelaskan, bagi debitur KUR eksisting yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau kebijakan penambahan limit plafon KUR, khususnya bagi debitur KUR kecil dan KUR mikro non produksi.

Sementara itu, calon debitur KUR yang baru diberikan relaksasi pemenuhan persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X