Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tak Membuat Penyelenggara Negara Kebal Hukum

Kompas.com - 13/04/2020, 06:06 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

Kelima, Perppu harus memiliki kepastian hukum

Dalam Perppu terdapat berbagai peraturan dan regulasi yang kemudian akan diatur dalam peraturan setingkat Presiden maupun Menteri. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan Perppu, Pemerintah akan menerbitkan berbagai keputusan dan melakukan berbagai tindakan.

Dalam pelaksanaannya, Perppu adalah kebijakan Pemerintah yang diambil untuk mengatasi kondisi yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu Perppu haruslah memiliki kepastian hukum.

Sebagaimana bahwa Perppu yang telah diterbitkan harus diajukan ke DPR pada persidangan berikutnya. Meskipun perppu tersebut belum dibahas oleh DPR, konsekuensi hukum dari perppu itu sudah ada.

Artinya, Perppu tersebut sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan UU. Dengan demikian, berbagai peraturan dan regulasi sudah harus dibuat untuk pelaksanaannya.

Agar memiliki landasan hukum yang pasti dan tetap maka disebutkan dalam Perppu pasal 27 ayat 3 bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal itu digunakan untuk menjaga stabilitas dalam pelaksanaan Perppu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X