Ini Alasan Para Kepala Desa Tak Ingin Warga Mudik Lebaran 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) telah melakukan survei untuk meminta pendapat para kepala desa terkait penyelenggaraan mudik Lebaran 2020.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta menyebutkan dalam hasil survei tersebut tercatat sebanyak 89,75 persen kepala desa tidak setuju warganya yang berada di kota mudik Lebaran 2020.

"Yang menjadi faktor utama alasan ditolak yaitu masalah kesehatan. Bila di persentasikan ada 88,38 persen yang memilih alasan kesehatan yang paling utama," ujarnya dalam konferansi video, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Survei Kemendes: 89,75 Persen Kepala Desa Tidak Setuju Warganya Mudik

Faktor kesehatan menjadi alasan utama para kepala desa tidak setuju warganya yang ada di kota melakukan mudik ke kampung halaman. Hal ini lantaran sedang terjadi pandemi virus corona.

Bahkan hingga Senin (13/4/2020), ada 9 daerah yang sudah menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan laju penyebaran virus corona.

Sejak awal, pemerintah sudah mengimbau masyarakat, khususnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) untuk tidak mudik Lebaran 2020.

Hal ini lantaran masyarakat yang tinggal di kota berpotensi menularkan virus corona ke masyarakat desa andai tetap memilih untuk mudik Lebaran 2020.

Baca juga: Dampak Corona, Angka Kemiskinan Bisa Meningkat 3,78 Juta Orang