Pandemi Corona, Ini Masa Sulit dan Titik Balik Ekonomi RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perbaikan kondisi perekonomian domestik akan sangat bergantung pada kecepatan pemerintah dalam menangani pandemik virus corona (covid-19).

Namun demikian, berdasarkan skenario, pemerintah memproyeksi akan terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir tahun ini dan di 2021 mendatang.

Bahkan menurut dia, perekonomian domestik pada tahun 2021 mendatang bisa tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Baca juga: IMF Beri Keringanan Utang untuk 25 Negara Anggota

"Kapan pulih? Kalau covid-19 bisa dikelola terutama untuk dampak sosial ekonominya serta dampak keuangannya. Maka recovery akan bisa berjalan, paling tidak untuk kuartal terakhir tahun ini dan akselerasi di 2021," jelas Sri Mulyani melalui video conference, Selasa (14/4/2020).

"Untuk 2021 range pemulihan 5,5 persen hingga 4,5 persen, kita masih akan lihat. Terus terang masih harus melihat situasi di kuartal II dan percepatan penanganan Covid-19," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menjelaskan, untuk pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun, skenario terberat yang telah diukur oleh pemerintah bakal tumbuh di kisaran 2,3 persen.

Baca juga: Damri Sesuaikan Jadwal Layanan, Cek di Sini

Bahkan di kuartal II, perekonomian domestik bakal mengalami masa-masa terberat, yaitu hanya akan tumbuh di kisaran 0,3 persen bahkan - 2,6 persen.

Sementara pada kuartal III, perekonomian bakal mulai membaik dengan pertumbuhan di kisaran 1,5 persen hingga 2,8 persen.

"Namun kalau kondisi akan berat cukup panjang atau bahkan resesi dua kuartal berturut-turut Indonesia PDB (Produk Domestik Bruto) bisa negatif. Ini yang kita upayakan agar tidak terjadi resesi," jelas Sri Mulyani.

"Ini memang sangat berat dan ini kondisi luar biasa yang akan kita atasi," ujar dia.

Baca juga: Imbauan Dinilai Tidak Efektif, Pemerintah Diminta Larang Mudik

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun bakal melakukan langkah-langkah, salah satunya penggunaan instrumen APBN yang fokus pada kesehatan misalnya menjaga dan mengurangi dampak serta penyebaran virus corona.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat serta memberikan dukungan kepada dunia usaha mulai dari UMKM hingga industri yang lebih besar.

"Karena ini pengaruhnya ke PHK dan permasalahan sosial lainnya," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Alasan Para Kepala Desa Tak Ingin Warga Mudik Lebaran 2020

Skenario 2021

Untuk mengantisipasi dampak virus corona, pemerintah pun masih menargetkan defisit anggaran akan melebar di atas 3 persen terhadap PDB. Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan tetap hati-hati dan disiplin dalam mengelola keuangan negara.

"Tahun depan desain defisitnya antara 3-4 persen. Ini untuk mulai menurunkan defisitnya dan tingkatkan anggaran kita fokuskan belanja yang jadi prioritas di tahun depan," kata dia.

Adapun belanja kementerian dan lembaga di tahun depan sebesar Rp 937,2 triliun. Menurut Sri Mulyani, pihaknya akan memprioritaskan belanja untuk prioritas nasional.

Baca juga: Dampak Corona, Jumlah Pengangguran Bisa Naik hingga 5,2 Juta Orang

Beberapa belanja pemerintah seperti keperluan meeting dan perjalanan dinas masih bukan menjadi prioritas pemerintah dalam anggaran tahun depan.

"Di 2020 ini akibat covid banyak sekali manfaat dari sisi belanja negara, seperti belanja negara untuk paket meeting, perjalanan dinas, dan langganan listrik yang menurun cukup tajam. Berarti ini ada potensi yang kita lock in di 2021, ini untuk efisiensi akan coba dipertahankan di 2021," ucapnya.

Baca juga: Dampak Corona, Angka Kemiskinan Bisa Meningkat 3,78 Juta Orang