Wabah Corona, Kemenaker Tak Bisa Sanksi Pengusaha yang Tak Mampu Bayar Upah

Kompas.com - 14/04/2020, 18:21 WIB
Ilustrasi karyawan wutwhanfotoIlustrasi karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menerbitkan Surat Edaran yang mengatur pelaksanaan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait selama pandemi ini.

Hampir rata-rata perusahaan memilih untuk merumahkan pekerja/buruhnya. Namun, dalam aturan tersebut tertulis pembayaran upah harus menyesuaikan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Raden Soes Hindharno mengungkapkan, saat ini sanksi pun tidak dapat diberlakukan kepada perusahaan meski dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ada sanksi bisa diterapkan.

"Kalau di undang-undang pakai sanksi, tapi di era Covid muncullah poin keempat perlunya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Tetapi di perusahaannya punya SP (serikat pekerja) atau SB (serikat buruh), harus dikonsultasikan kepada mereka di lingkungan perusahaannya," jelasnya ketika dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca juga: Kemenaker: Kalau Diminta Menalangi THR, Pemerintah Sudah Babak Belur

Oleh sebab itu, menurut Soes, komunikasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh saat ini menjadi solusi utama.

Selain itu, Kemenaker juga akan mendatangkan auditor untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dianggap tak mampu membayarkan upah kepada para pekerjanya.

"Kami akan mendatangkan auditor independen untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Tapi ini karena kondisi Covid, seluruh dunia merata, perusahaan nggak produksi tidak mungkin bisa menggaji karyawannya," katanya.

Kemenaker juga mengimbau kepada perusahaan agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi opsi terakhir. Selain itu, Kemenaker juga menyarankan kepada pengusaha untuk memangkas upah pekerja level atas.

"Kita juga mengimbau pengusaha agar mengurangi gaji level atas atau nggak usah dibayar full, toh gajinya masih bisa mencukupi kebutuhan level-level di bawahnya. Kerjanya nggak usah semua level bekerja shift atau bergantian maupun pengurangan pegawai tetapi tetap sesuai ketentuan undang-undang," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Travel Bubble' Indonesia-Singapura, Sandaiga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura, Sandaiga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

Whats New
Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Work Smart
Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Earn Smart
Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Whats New
Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.