DPR Sarankan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Direvisi karena Disusun Sebelum Corona

Kompas.com - 14/04/2020, 20:40 WIB
Rapat kerja DPR dan pemerintah membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIRapat kerja DPR dan pemerintah membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hari ini, Selasa (14/4/2020) melakukan rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengenai Omnibus Law Cipta Kerja.

Di dalam rapat tersebut, beberapa anggota Baleg DPR mengutarakan pendapatnya mengenai revisi draft RUU Ominibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI sejak awal tahun.

Sebab, RUU tersebut disusun pemerintah sebelum pandemik virus Corona yang berdampak terhadap kondisi perekonomian domestik.

Anggota Baleg dari fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufik Basari pun mempertanyakan mengenai kemungkinan perubahan draft tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir di dalam rapat kerja tersebut.

Baca juga: Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Ancam Berunjuk Rasa pada 30 April

"Apakah ada perubahan terhadap draft? Karena ini draft disusun ketika asumsi atau perhitungan ekonomi makro masih dalam keadaan normal, saat ini kita menghadapi covid-19 apakah ada perhitungan baru yang bisa memengaruhi draft yang sudah ada?" ujar Taufik.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua Baleg yang sekaligus mewakili fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Dia pun memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menarik atau memerbaiki draft RUU Omibus Law yang telah diserahkan kepada DPR.

"Bahwa draft ini kalau tidak salah dibuat sebelum covid-19 sehingga dalam proses menyerap aspirasi publik. Kiranya kita memberi kesempatan kepada pemerintah jika mau menarik draft atau memerbaiki draft yang ada," ujar dia.

Adapun dari fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan bahkan meminta pembahasan RUU Cipta Kerja untuk ditunda. Pasalnya saat ini, di dalam negeri tengah berada di dalam kondisi darurat penanganan pandemi virus corona.

Menurut dia sebaiknya pemerintah dan DPR lebih fokus dalam mempercepat proses penanganan virus corona.

"Oleh karena itu kita mendapat banyak masukan masyarakat, sebaiknya pembahasan kita tunda dulu. Sama dengan pandangan yang lalu bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja belum waktunya. Kita minta perhatian pemerintah ke penanganan masalah di lapangan," ujar dia.

Baca juga: Omnibus Law, Pengusaha Kecil Bisa Bangun PT Sendiri hingga Tanpa Biaya

Adapun Menko Airlangga mengatakan, menurut dia pemerintah telah melakukan aksi cepat dalam penanganan pandemi yang telah menjadi bencana nasional di Indonesia.

Dia pun optimistis pertumbuhan ekonomi domestik bisa kembali membaik di tahun 2021 mendatang.

"Sesuai Surpres Presiden 7 februari 2020 maka materi yang disampaikan ke pimpinan DPR adalah tetap. Tentu pembahasan yang bersifat dinamis, akan kami apresiasi usulan partai-partai yang akan membuka rapat dengar pendapat umum dengan publik seluas-luasnya," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Daftar Kartu Prakerja Bisa Offline dan Online, Ini Penduan Lengkapnya

Work Smart
Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Panduan Lengkap Tes SKB di SSCN, Cetak Kartu Hingga Jadwal Ujian

Work Smart
Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Tiga Bank Besar Ini Buka Lowongan Kerja, Berminat?

Work Smart
Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Kuota 800.000, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 Lewat Online

Work Smart
Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Anak Usaha BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

[POPULER MONEY] Rincian Besaran Gaji Ke-13 | Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4

Whats New
Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Diincar Gibran Rakabuming, Berapa Gaji Wali Kota Solo?

Work Smart
Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Topang Ekonomi, Literasi Keuangan untuk UMKM dan Pengusaha Perempuan Penting

Whats New
Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Kementan Bantu Petani di Tanah Bumbu Hadapi Kekeringan dengan RJIT

Rilis
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedakan Pakar Asli dan Imitasi | Pelajaran dari Ledakan Beirut | Jangan Tunda Punya Rumah

Rilis
Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Ingat, Cuma Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang Dapat Subsidi Gaji Rp 600.000

Work Smart
Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Persiapan Pembukaan Wisata Bali Tahap 3, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Whats New
Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Naikkan Kelas UMKM, Tak Cukup Hanya Bantuan Modal

Whats New
Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Sampoerna Sumbang Mesin PCR dan APD ke Malang dan Pasuruan

Whats New
Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Bank Mandiri Turunkan Bunga Kredit, Simak Besarannya

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X