KSPI: Pemberian Izin Operasi Perusahaan Besar Berlawanan dengan Kebijakan PSBB

Kompas.com - 15/04/2020, 11:46 WIB
Ilustrasi karyawan KOMPAS.com/IKA FITRIANAIlustrasi karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai munculnya Surat Keterangan/Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berlawanan dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan permerintah.

Wakil Presiden KSPI sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni melalui siaran media, Rabu (15/4/2020) mempertanyakan surat yang di keluarkan Kemenperin yang memberikan izin kepada beberapa perusahaan tertentu untuk tetap berproduksi dalam situasi pandemi corona ini.

"Kalau perusahaan masih dibolehkan beroperasi, lantas apa urgensinya PSBB. (Selanjutnya) apakah sudah ditinjau langsung untuk meyakinkan perusahaan tersebut aman?” tanya Obon dalam keterangan tertulis.

Obon juga mengatakan, ada beberapa perusahaan yang dinilai tidak strategis masih tetap diizinkan berproduksi. Dengan pemberian izin produksi, maka aturan PSBB untuk mengurangi aktifitas dan mobilitas tentunya tidak sejalan.

Apalagi, perusahaan yang masih dibolehkan beroperasi, tentunya akan membuat buruh-buruh harus datang ke pabrik dan membuat munculnya kerumunan orang, baik di jalan (angkutan umum) dan tempat kerja, yang tidak mungkin dapat terhindarkan.

"Pasar-pasar kecil ditutup, pedagang tidak boleh berjualan, akses transportasi dibatasi. Tetapi pabrik dibebaskan tetap berjalan. Ini nggak logis," tegasnya.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono mengatakan sejauh ini KSPI mencatat ada puluhan perusahaan yang tidak berkaitan dengan logistik dan kebutuhan masyarakat di tengah pandemic virus corona yang tetap diberi izin operasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Banyak (perusahaan), bisa jadi puluhan perusahaan. Kalau sektor industri untuk produk kesehatan dan makanan memang tetap jalan. Tapi ini kami melihat perusahaan yang diberi izin merupakan perusahaan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Di Jakarta juga kita menemui prusahaan yang tidak berkaitan, seperti perusahaan garment atau aluminimum,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.