Tak Terdata di Kementerian, Bagaimana Nasib Masyarakat yang Ingin Ikut Kartu Prakerja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membatasi kuota Kartu Prakerja setiap minggu sebanyak 164.000 orang.

Dari kuota tersebut, diprioritaskan pula untuk calon peserta yang juga melakukan proses pendataan di Kementerian/Lembaga (K/L).

Padahal, hingga Selasa (15/4/2020) sudah ada 3,9 juta orang yang mendaftar program Kartu Prakerja melalui laman prakerja.go.id dan sebanyak 1,14 juta lolos proses verifikasi.

Baca juga: 1,14 Juta Orang Lolos Verifikasi, Bagaimana Proses Seleksi Penerima Kartu Prakerja?

Lalu bagaimana nasib calon peserta dari masyarakat umum yang tidak masuk dalam data Kementerian/Lembaga?

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky menjelaskan, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja akan melakukan pengacakan secara sistem bila jumlah calon peserta, termasuk yang menjadi usulan K/L lebih besar dari kuota yang tersedia.

Masyarakat umum yang tidak masuk dalam prioritas K/L bakal masuk dalam pengacakan sistem bila masih ada ruang di gelombang.

"(Proses pengacakan) benar-benar acak. Namun yang diacak adalah peserta dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pendaftar yang juga telah didata oleh K/L terkait. Jika masih ada ruang di gelombang, maka masyarakat umum bisa juga masuk pengacakan," jelas Panji ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Besok, Pendaftaran Terakhir Kartu Prakerja Gelombang I

Panji mengilustrasikan, jika pada pendaftaran gelombang pertama ini terdapat 200 pendaftar umum dan 100 yang telah didata oleh K/L, sementara kuota yang tersedia untuk 164 orang, maka 100 yang pertama diisi untuk data yang diprioritaskan oleh K/L.

Baru kemudian, 64 sisanya diacak dari pendaftar umum, sementara sisa pendaftar lainnya akan masuk ke gelombang pekan kedua.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan sempat melaporkan setidaknya terdapat 2,8 juta pekerja yang telah terdampak pandemik virus corona (covid-19).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan data tersebut telah diberikan kepada Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja.

Data tersebut telah dikurasi, dan diharapkan sebagian besar pekerja yang terdaftar tersebut diharapkan mendaftar program Kartu Prakerja dan mendapatkan manfaat berupa pelatihan dan insentif yang telah disediakan pemerintah.

"Data itu akan diverifikasi dengan data dukcapil, Kemendikbud, dan data kementerian lain. Karena harapannya yang sudah dapat Kartu Prakerja tidak dapat bantuan sosial lain agar merata di seluruh pekerja lain yang terdampak," ujar dia.