Skenario Berat, Bakal Ada 9,35 Juta Pengangguran di RI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka bisa meningkat hingga 9,35 juta orang berdasarkan skenario berat yang mereka susun.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, skenario terberat tersebut dibangun dengan asumsi penyebaran virus corona (covid-19) tak terbendung lagi.

Selain itu, asumsi lainnya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa dengan standar yang sangat ketat.

Baca juga: Skenario Terberat Corona, Ini Dampaknya ke Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Sementara itu, untuk skenario ringan potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang, 6,68 juta orang dengan skenario sedang.

"Jika pandemi ini berlangsung lebih lama, CORE Indonesia mengingatkan akan potensi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi dalam tahun ini," jelas CORE dalam laporannya, Rabu (15/4/2020).

Jika terealisasi, peningkatan jumlah pengangguran tersebut jauh lebih besar dari perkiraan pemerintah.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, untuk skenario berat bakal ada penambahan 2,9 juta orang menganggur di Indonesia.

Adapun untuk skenario yang lebih berat, jumlah pengangguran bakal meningkat hingga 5,2 juta orang.

Baca juga: Dampak Corona, Jumlah Pengangguran Bisa Naik hingga 5,2 Juta Orang

CORE mengatakan, penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,06 juta orang dengan skenario sedang dan 6,94 juta orang dengan skenario berat.

Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal II 2020 diperkirakan mencapai 8,2 persen dengan skenario ringan, 9,79 persen dengan skenario sedang dan 11,47 persen dengan skenario berat.

Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, namun juga disebabkan perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar.

Di dalam paparan risetnya CORE menyatakan, dampak pandemi Covid-19 akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan desa.

Baca juga: Dampak Corona, Jumlah Pengangguran Bisa Naik hingga 5,2 Juta Orang

Dalam hal ini, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran.

Sebaliknya, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling ringan adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, berusaha sendiri (yang pada umumnya berskala mikro), berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Dilihat dari sisi wilayah, diasumsikan bahwa DKI Jakarta akan mengalami dampak paling parah, diikuti Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa.

Dampak pandemi Covid-19 diasumsikan akan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Baca juga: Bukan Pengangguran, Bolehkah Karyawan Ikut Daftar Kartu Prakerja?

Lima Rekomendasi

CORE menggarisbawahi setidaknya lima hal yang perlu diperhatikan agar kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut memberikan dampak optimal.

Pertama, mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.

Kedua, mengintegrasikan data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Mulai dari Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, lembaga administrasi pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan, hingga lembaga masyarakat khususnya RT dan RW termasuk asosiasi-asosiasi tenaga kerja.

Baca juga: Ini 3 Cara Mengurangi Pengangguran di Indonesia Menurut Hanif Dhakiri

"Pemerintah, misalnya, dapat memanfaatkan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta penerima yang sebagian datanya telah memiliki nama dan alamat. Meskipun demikian, pemerintah harus membuka peluang upgrading data berdasarkan informasi dari lembaga pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah," jelas CORE.

Ketiga, menyesuaikan skema bantuan Kartu Prakerja dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak Covid-19, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

CORE menilai, paket pelatihan senilai Rp 1 juta yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan yang satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survei masing-masing Rp 600.000 dan Rp 150.000, perlu ditinjau ulang pada masa pandemi ini.

Baca juga: Kartu Prakerja untuk Menggaji Pengangguran?

Alasannya, peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya permintaan tenaga kerja karena perlambatan ekonomi (demand shock), dan bukan akibat persoalan kualitas supply tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan skill.

Keempat, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK.

Kelima, mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat.