Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Corona, Hindari PHK dan Utamakan Konsumsi Rumah Tangga

Kompas.com - 15/04/2020, 20:34 WIB
Kurniasih Budi

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak bisa disangkal, pandemi corona membuat pertumbuhan ekonomi nasional terkoreksi.

Presiden Joko Widodo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, melalui konferensi video pada, Selasa (14/4/2020), mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi internasional berada di negatif 2,8 persen pada 2020.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat Moody's melalui Moody's Investor Service dalam informasi terkininya, Senin (13/4/2020), memprediksikan Indonesia hanya akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi 3 persen tahun ini.

Lantas, pada 2021, menurut Moody's, akan ada perbaikan pada perekonomian Indonesia yang menghasilkan pertumbuhan di kisaran angka 4,3 persen.

Baca juga: Menkeu: Skenario Terburuk Pertumbuhan Ekonomi Minus 2,6 Persen di Kuartal II

Pada bagian lain, Bank Dunia juga menyampaikan proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Menurut Bank Dunia, pada 2020, pertumbuhan Indonesia ada di angka 2,1 persen atau meleset dari prediksi semula yakni di atas 5 persen.

Hindari PHK

Sementara itu, catatan mengenai pertumbuhan ekonomi datang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda.

Pemulihan ekonomi, kata Candra, amat tergantung dari kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani wabah virus corona.

Agar ekonomi tumbuh positif, imbuh dia, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan melindungi seluruh sektor ekonomi.

"Tidak boleh sampai mematikan salah satu industri," kata Candra dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).

Ilustrasi lahan pertanian.DOK. Humas Kementerian Pertanian Ilustrasi lahan pertanian.
Candra berpandangan, industri yang tidak terpengaruh oleh wabah corona adalah industri pertanian dan perkebunan.

"Industri ini sudah lama berdiri dan terbukti menyumbang dan menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional," ujarnya.

Beriringan dengan hal di atas, kata Candra, akan baik bila industri yang tengah lesu betul-betul menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut dia, PHK dan konsumsi rumah tangga memiliki kaitan erat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur Prof Dr Candra Fajri Ananda.Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur Prof Dr Candra Fajri Ananda. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur Prof Dr Candra Fajri Ananda.
Hitung-hitungannya, angka konsumsi rumah tangga akan melorot apabila banyak terjadi PHK. Pasalnya, daya beli masyarakat merosot dengan ketiadaaan penghasilan.

"Juga, banyak sektor informal kehilangan pekerjaan," ujarnya.

Sebagai informasi, selama ini rata-rata konsumsi rumah tangga tumbuh 5 persen.

Para pemangku kepentingan, kata Candra, mesti menjaga agar pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak melorot ke angka 3 atau 2 persen.

"Bila hal itu terjadi, pertumbuhan ekonomi kita hanya akan tinggal 1,5 persen hingga 1 persen," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com