Kadin Usul Stimulus Rp 1.600 Triliun, Rp 600 Triliun untuk Gaji Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.

Namun, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Transportasi Carmelita Hartoto menilai anggaran tersebut masih kurang. Menurut dia, Kadin mengusulkan anggaran untuk penanganan corona di Indonesia sebesar Rp 1.600 triliun.

“Pembagiannya direncanakan seperti ini, Rp 600 triliun untuk pendapatan tenaga kerja (gaji), Rp 400 triliun untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan sosial, Rp300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (UMKM), dan Rp 300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (industri padat karya dan strategis),” ujar Carmelita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Jepang Siapkan Stimulus Sebesar Rp 16.000 Triliun, Buat Apa Saja?

Menurut dia, dengan anggaran tersebut setidaknya akan membuat ekspektasi masyarakat dan pasar terhadap pemerintah, bahwa pemerintah memiliki kapasitas likuiditas yang dibutuhkan. Selain itu, anggaran yang besar ini memastikan adanya solusi untuk permasalahan kesehatan.

Anggaran pemerintah yang lebih besar diharapkan akan membuat sektor transportasi nasional sebagai industri strategis mendapat porsi bantuan, yang cukup untuk sekedar bisa bertahan.

“Stimulus untuk sektor transportasi ibarat memulihkan tenaga dan daya tahan tubuh sebuah negara, mengingat transportasi merupakan tulang punggung kegiatan logistik nasional,” kata dia.

Carmelita menjelaskan, bantuan terhadap sektor transportasi harus menyeluruh pada setiap aspek bisnis transportasi. Mulai dari stimulus sisi fiskal ataupun moneter.

Baca juga: Kembali Keluarkan Stimulus Rp 57 Triliun, Singapura Subsidi Gaji Pekerja

Stimulus bagi sektor transportasi nasional perlu segera direalisasikan. Mengingat ketahanan bisnis sektor ini sangat rentan dari gejolak.

“Jika kondisi ini masih bekepanjangan dan iklim bisnis belum dapat recovery setahun kedepan, maka akan banyak pelaku usaha transportasi yang akan gulung tikar,” ucap dia.

Carmelita menyebutkan, agar anggaran ini efektif, harus tercipta koordinasi kebijakan yang apik untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan inklusif.  

Sinkronisasi kebijakan dari seluruh stakeholder merupakan kunci efektifitas anggaran yang disiapkan. Pemerintah pusat dan daerah harus harus segendang sepenarian.

Begitu juga dukungan instansi dan lembaga teknis, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Hitungan kebutuhan anggaran Rp 1.600 merupakan angka ideal, jika alokasinya tepat, khususnya ketepatan memberikan bantuan bagi para pekerja informal dan pelaku UMKM di setiap daerah yang paling rentan dalam situasi ini,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Berikan Stimulus yang Untungkan Semua Pihak