Pembayaran PPh 21 untuk Pensiun Naik, Sri Mulyani: Indikasi Peningkatan PHK

Kompas.com - 17/04/2020, 15:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan keterangan kepada media melalui video conference di Jakarta, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 kembali tumbuh melambat sebesar 4,94 persen (year on year/yoy) mencapai Rp 36,58 triliun hingga Maret 2020.

Sementara pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan penerimaan PPh 21 masih double digit sebesar 14,07 persen. Adapun pada Februari lalu, pertumbuhan penerimaan PPh 21 masih sebesar 13,5 persen.

Dari besaran penerimaan tersebut, terjadi pertumbuhan pembayaran PPh 21 atas Jaminan Hari Tua (JHT) atau pensiun sebesar 10,12 persen. Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi untuk kuartal I di setiap tahun.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Pangkas Tunjangan Kinerja PNS

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tingginya pembayaran PPh 21 untuk JHT di awal kuartal ini bukanlah indikator yang baik untuk perekonomian. Sebab, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah tenaga kerja.

"Artinya, begitu mereka (perusahaan) melakukan lay off, mereka membayarkan JHT dan pensiun dan kemudian dibayarkan di PPh pasal 21 untuk pembayaran tersebut," jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers dalam video conference, Jumat (17/4/2020).

"Jadi kalau tumbuh bukan berarti baik, tetapi adanya para pekerja yang lay off dan pembayaran pesangon dan JHT menghasilkan PPh 21 JHT pensiun tersebut," jelas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bendahara Negara itu mengatakan, pihaknya akan terus mengamati pergerakan penerimaan PPh pasal 21. Sebab, kenaikan penerimaan PPh 21 JHT pensiun saat ini perlu diwaspadai.

"Karena kalau ada kenaikan, indikasinya untuk mereka yang alami PHK," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani Ancam Tunda Anggaran Pemda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Secara lebih rinci Sri Mulyani memaparkan penerimaan per jenis pajak, yaitu untuk PPh Orang Pribadi (OP) pasal 29 pada periode Maret menurut dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada Maret 2020 pemerintah baru mengantongi penerimaan dari PPh pasal 29 sebesar Rp 1,72 triliun sementara tahun lalu mencapai Rp 5,21 triliun.

Sementara dari Januari hingga Maret, realisasi penerimaan PPh 29 sebesar Rp 3,08 triliun.

PPh Badan juga mengalami tekanan besar. Kalau tahun lalu tumbuh 14,6 persen pada Maret, tahun ini sudah alami kontraksi sangat dalam yakni 13,56 persen.

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPh Badan hingga Maret sebesar Rp 34,54 triliun.

"Ini disebabkan perusahaan2 mulai turunkan setoran reguler masa mereka. Jadi, perusahaan setorannya menurun 2,1 persen. Dan setoran tahunannya tumbuh negatif 40 persen. Ini sebabkan, penerimaan PPh Badan kita alami tekanan sangat besar," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Gara-cara Corona, Traveloka PHK 100 Karyawan?

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Sesi 1 Melemah, Investor Asing Lepas Saham BBCA, BUKA, dan TLKM

IHSG Sesi 1 Melemah, Investor Asing Lepas Saham BBCA, BUKA, dan TLKM

Whats New
5 Tips Aman Bertransaksi dengan Calon Importir

5 Tips Aman Bertransaksi dengan Calon Importir

Smartpreneur
Meski Kasus Turun, Sri Mulyani Sebut Pandemi Saat Ini Bukan yang Terakhir Kalinya

Meski Kasus Turun, Sri Mulyani Sebut Pandemi Saat Ini Bukan yang Terakhir Kalinya

Whats New
Aturan Terbaru PPKM, Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Tak Lagi Bisa Pakai Antigen

Aturan Terbaru PPKM, Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Tak Lagi Bisa Pakai Antigen

Whats New
Obituari Frans Wenas

Obituari Frans Wenas

Whats New
Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Whats New
Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi 'Winner' atau 'Loser'

Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi "Winner" atau "Loser"

Whats New
Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Whats New
PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

Whats New
Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Whats New
Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Whats New
Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

BrandzView
Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.