Mulai Pekan Depan, BI Bisa Beli Surat Utang Pemerintah hingga 25 Persen

Kompas.com - 17/04/2020, 18:53 WIB
Logo Bank Indonesia (BI). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANLogo Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) diperbolehkan membeli surat utang, baik Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hingga 25 persen di pasar perdana.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pembelian ini bisa dilakukan mulai pekan depan, atau paling lambat pekan berikutnya.

"Secara teknis kami terus mempersiapkan secara baik, kalau memang siap lelang minggu depan, mulai lelang Selasa. paling lambat lelang pada minggu berikutnya," kata Perry dalam konferensi video di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Bank Indonesia Siap Injeksi Tambahan Likuiditas Jika Diperlukan

Pembelian hingga 25 persen itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Misal dari target lelang Rp 30 triliun, BI hanya membeli 25 persennya sebanyak Rp 7,5 triliun.

Sementara 75 persen sisanya diyakini mampu terserap di pasar. Namun bila tak mencapai target, pihaknya bersama pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagaimana kalau pasar enggak bisa? Di sinilah BI bisa menjadi non-competitive bidder. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan harga, dengan jumlah maksimum 25 persen dari target yang ingin dicapai. Itu kalau kurang bisa melalui lelang tambahan," ujarnya.

Beragam mekanisme dan teknis tengah didiskusikan lebih lanjut, termasuk pembelian 25 persen surat utang yang telah memasuki tahap finalisasi.

"Mekanisme bisa kita dikusikan dan perlu penjelasan dari sisi teknis. Sekarang ini kesempatan memang sudah tahap final," ujar Perry.

Wacana pembelian surat utang oleh Bank Indonesia di pasar perdana ini memang sudah digulirkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu) No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca juga: Resmi, Arab Saudi Terbitkan Surat Utang Tenor hingga 40 Tahun

Salah satu isi Perppu menyebut, Bank Indonesia (BI) diizinkan untuk membiayai defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai pembeli terakhir (the last resort).

Bila pasar sudah mampu menyerap kebutuhan penerbitan SUN atau SBSN, langkah terakhir tidak diperlukan.

Sebagai last lender, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat tambahan-tambahan pembiayaan lain yang diperlukan pasar terlebih dahulu, usai mempertimbangkan postur anggaran dan sumber dana yang tersedia baik dari realokasi maupun Sisa Anggaran Lebih (SAL).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Work Smart
Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Work Smart
Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Whats New
Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Whats New
Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Whats New
Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Whats New
Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Whats New
Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Whats New
4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

Whats New
Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Whats New
Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Rilis
Berkat RJIT, Pasokan Air di Bangka Selatan Lancar dan Produktivitas Petani Melonjak 2 Kali Lipat

Berkat RJIT, Pasokan Air di Bangka Selatan Lancar dan Produktivitas Petani Melonjak 2 Kali Lipat

Rilis
LIPI, Batan, dan Lapan Tak Buka Lowongan CPNS Tahun Ini

LIPI, Batan, dan Lapan Tak Buka Lowongan CPNS Tahun Ini

Whats New
Angkut Beras Merauke, Trayek T-19 Tol Laut Pecah Rekor Muat Terbanyak

Angkut Beras Merauke, Trayek T-19 Tol Laut Pecah Rekor Muat Terbanyak

Whats New
Pindah Kantor Pusat, Bank Mandiri Taspen Targetkan Naik Kelas Jadi BUKU III

Pindah Kantor Pusat, Bank Mandiri Taspen Targetkan Naik Kelas Jadi BUKU III

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X