Mulai Pekan Depan, BI Bisa Beli Surat Utang Pemerintah hingga 25 Persen

Kompas.com - 17/04/2020, 18:53 WIB
Logo Bank Indonesia (BI). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANLogo Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) diperbolehkan membeli surat utang, baik Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hingga 25 persen di pasar perdana.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pembelian ini bisa dilakukan mulai pekan depan, atau paling lambat pekan berikutnya.

"Secara teknis kami terus mempersiapkan secara baik, kalau memang siap lelang minggu depan, mulai lelang Selasa. paling lambat lelang pada minggu berikutnya," kata Perry dalam konferensi video di Jakarta, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Bank Indonesia Siap Injeksi Tambahan Likuiditas Jika Diperlukan

Pembelian hingga 25 persen itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Misal dari target lelang Rp 30 triliun, BI hanya membeli 25 persennya sebanyak Rp 7,5 triliun.

Sementara 75 persen sisanya diyakini mampu terserap di pasar. Namun bila tak mencapai target, pihaknya bersama pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan.

"Bagaimana kalau pasar enggak bisa? Di sinilah BI bisa menjadi non-competitive bidder. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan harga, dengan jumlah maksimum 25 persen dari target yang ingin dicapai. Itu kalau kurang bisa melalui lelang tambahan," ujarnya.

Beragam mekanisme dan teknis tengah didiskusikan lebih lanjut, termasuk pembelian 25 persen surat utang yang telah memasuki tahap finalisasi.

"Mekanisme bisa kita dikusikan dan perlu penjelasan dari sisi teknis. Sekarang ini kesempatan memang sudah tahap final," ujar Perry.

Wacana pembelian surat utang oleh Bank Indonesia di pasar perdana ini memang sudah digulirkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu) No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca juga: Resmi, Arab Saudi Terbitkan Surat Utang Tenor hingga 40 Tahun

Salah satu isi Perppu menyebut, Bank Indonesia (BI) diizinkan untuk membiayai defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai pembeli terakhir (the last resort).

Bila pasar sudah mampu menyerap kebutuhan penerbitan SUN atau SBSN, langkah terakhir tidak diperlukan.

Sebagai last lender, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat tambahan-tambahan pembiayaan lain yang diperlukan pasar terlebih dahulu, usai mempertimbangkan postur anggaran dan sumber dana yang tersedia baik dari realokasi maupun Sisa Anggaran Lebih (SAL).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X