Riset: Mayoritas Pekerja Tak Paham Omnibus Law Cipta Kerja

Kompas.com - 17/04/2020, 19:32 WIB
Para pencari kerja mengantre saat mengikuti Mega Career Expo 2020 di Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020). Terdapat 80 perusahaan nasional dan multinasional yang menyediakan lowongan bagi para pencari kerja. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOPara pencari kerja mengantre saat mengikuti Mega Career Expo 2020 di Smesco Indonesia, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020). Terdapat 80 perusahaan nasional dan multinasional yang menyediakan lowongan bagi para pencari kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Omnibus Law Cipta Kerja yang kini sedang dibahas di DPR, masih menuai pro dan kontra.

Merespons hal itu, Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Cyrus Network melakukan survei terhadap persepsi pekerja dan pencari kerja mengenai Omnibus Law tersebut.

Guru Besar Statistika IPB, Khairil Anwar Notodiputro menjelaskan para pekerja lebih banyak yang tidak mengetahui tentang RUU Omnibus Law Ciptaker dibandingkan yang tahu sebagian yaitu dengan jumlah persentase 52 persen yang sama sekali tidak mengetahui, dan 46,5 persen yang tahu sebagian.

"46,5 persen ini juga hanya tahu sebagian sisanya hanya 1, 5 persen yang tahu keseluruhan," katanya.

Baca juga: DPR Sarankan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Direvisi karena Disusun Sebelum Corona

Sementara itu untuk para pencari kerja jauh lebih banyak yang tahu sebagian yaitu 69 persen dan yang tidak tahu sama sekali 30 persen. Sisanya yang tahu secara keseluruhan ada 1 persen.

"Mungkin mereka yang tidak tahu adalah orang-orang yang sibuk bekerja jadi tidak sempat baca koran, Twitter, Facebook atau sebagainya," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Survei ini dilakukan untuk menjaring persepi dari pekerja dan pencari kerja mengenai RUU Cipta Kerja yang masih menuai pro dan kontra hingga kini.

"Survei ini juga bermanfaat bagi pemerintah terutama DPR agar melalui survei ini bisa menjadi sumber informasi dalam membahas RUU sehingga pembahasannya tidak terlalu bias pada kepentingan pemerintah dan meminggirkan kepentingan pekerja dan pencari kerja," katanya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 2-7 Maret 2020 di 10 Kota di Indonesia yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.

Selain itu, survei ini juga menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan bagian dari non probibility sampling dengan jumlah responden sebanyak 400 orang yang terdiri dari 200 orang pekerja dan 200 orang pencari kerja.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Whats New
Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Rilis
 IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Whats New
Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Whats New
Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Whats New
Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Whats New
Berdikari Datangkan Gandum untuk  Stabilisasi Harga Pakan

Berdikari Datangkan Gandum untuk Stabilisasi Harga Pakan

Whats New
Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Tak Penuhi Panggilan hingga Mengaku Tak Punya Utang

Ragam Tingkah Pengemplang BLBI, Tak Penuhi Panggilan hingga Mengaku Tak Punya Utang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.