Riset: Pekerja Setuju RUU Cipta Kerja Bisa Ciptakan Lapangan Kerja

Kompas.com - 17/04/2020, 21:00 WIB
Rapat kerja DPR dan pemerintah membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIRapat kerja DPR dan pemerintah membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Cyrus Network melakukan survei mengenai persepsi pekerja dan pencari kerja terhadap RUU Cipta Kerja.

Guru Besar Statistika IPB, Khairil Anwar Notodiputro mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar pekerja dan pencari kerja di Indonesia cenderung tidak menolak RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah.

"Ada sebanyak 86 persen pekerja dan pencari kerja yang menyatakan setuju bahwa RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan pekerjaan seluas-luasnya. Sementara jumlah yang tidak setuju berjumlah 11,5 persen," ujarnya dalam pressconference virtual Pemaparan Hasil Survei Departemen Statistika IPB dengan Cyurs Network, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Riset: Mayoritas Pekerja Tak Paham Omnibus Law Cipta Kerja

Lebih rinci Khairil menjelaskan, 81,2 ersen responden setuju bahwa Omnibus Law Cipta Kerja dapat menciptakan lapangan kerja. Sementara itu 12,5 persen yang tidak setuju.

Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja hanyalah salah satu cara untuk membuka lapangan kerja. Tapi bukan berarti dapat membuat lapangan pekerjaan kedepannya bisa menjadi lebih baik.

"Kalaupun berhasil nantinya RUU ini, belum tentu ke depannya lapangan pekerjaan kita bisa menjadi lebih baik, karena menurut catatan saya ada hal lainnya yang belum tersentuh dalam undang-undang," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yose juga mengatakan bahwa sikap pemerintah yang terkesan tergesa-gesa ini sangat disayangkan.

Seharusnya, menurut dia, pemerintah harus lebih terbuka dan tidak terburu-buru agar hasilnya bisa menguntungkan semua pihak.

"Karena ini bisa menjadi bumerang buat pemerintah, yang harusnya niat baik yang ingin disampaikan malah menjadi samar dan bisa dipolitisi oleh pihak yang memiliki kepentingan," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Klarifikasi Pemerintah: Tak Semua Sembako dan Sekolah Kena Pajak

Whats New
[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

[POPULER MONEY] Pengumuman Rekrutmen CPNS dan PPPK | Harga Sepeda Anjlok

Whats New
Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Peserta yang Mundur Usai Dinyatakan Lulus CPNS dan PPPK Tak Boleh Melamar Tahun Depan

Whats New
Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Tenang, Beras Rojolele hingga Pandan Wangi akan Bebas PPN

Whats New
Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

Work Smart
Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Trik Cara Membuat CV yang Menarik di Mata HRD

Work Smart
Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Alfamart dan Indomaret Kompak Tak Jual Merchandise Euro 2020

Whats New
Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Tambah Stok Swab Antigen, Kimia Farma Diagnostika Gandeng Itama Ranoraya

Whats New
Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Punya Aset Rp 100 Miliar, Unicorn Bisa Tercatat di Papan Utama Bursa

Whats New
Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Sri Mulyani ke Pedagang Pasar: Barang Untuk Rakyat Nggak Dikenai Pajak...

Whats New
Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Total Ada 707.622 Formasi Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Ini Rinciannya

Whats New
Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Sri Mulyani Was-was, Naiknya Kasus Covid-19 Bisa Bikin Ekonomi RI Jeblok Lagi

Whats New
4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

4 Strategi Kemenaker Jaga Hubungan Bilateral di Tempat Pekerja Migran Bekerja

Whats New
Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Sandiaga Uno Minta Perusahaan Swasta Gelar Kegiatan di Bali

Whats New
Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Kembangkan Bisnis Data Center, Perusahaan Hong Kong Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di Indonet

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X