Luhut Minta Pemprov Tindak Tegas Kantor yang Masih Beroperasi Saat PSBB

Kompas.com - 18/04/2020, 08:55 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingin juru bicaranya Jodi Mahardi melakukan konfrensi video, di Jakarta, Rabu (18/3/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingin juru bicaranya Jodi Mahardi melakukan konfrensi video, di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan pemerintah provinsi agar tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan tetap beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Jika masih ada yang masih bandel, maka harus ditindak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

“Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar delapan sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB," ujar Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2020).

Baca juga: Kemenhub Minta Anies Tutup Kantor yang Masih Beroperasi Saat PSBB

"Maka itu, harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar Pergub,” imbuh dia.

Menurut Jodi, penerapan PSBB bisa berjalan efektif jika semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan.

Adapun kedelapan sektor tersebut yakni kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi, dan keuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian logistik, konstruksi, industri strategis, pelayanan dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu, dan sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Ini Alasan Luhut Tidak Hentikan Operasional KRL

Selain masalah tersebut, Jodi menyatakan, Luhut memastikan bahwa Kereta Rel Listrik (KRL) akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang saat PSBB.

“Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Jodi.

Menurut Jodi, Menko Luhut juga mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan.

“Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok,” tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.