S&P Revisi Outlook Peringkat Utang RI Jadi Negatif

Keyakinan tersebut ditopang beberapa faktor pendukung, yaitu ketahanan sistem keuangan Indonesia yang saat ini tetap kuat dan terjaga dengan baik.

Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan ketika Indonesia menghadapi krisis Asia 1997 dan krisis keuangan global 2008.

Selain itu, keberadaan berbagai kerja sama internasional yang telah dijalin oleh BI dan pemerintah, baik dalam bentuk jaring pengaman keuangan internasional maupun komitmen pembiayaan dari berbagai negara mitra dan lembaga keuangan internasional.

Dalam laporannya S&P menyatakan, peringkat Indonesia dipertahankan pada BBB karena tatanan kelembagaan yang stabil, prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan kebijakan fiskal yang secara historis cukup prudent.

Baca juga: Airlangga: Peringkat Indonesia Cukup Oke...

Sementara, outlook negatif, S&P memprediksi dalam beberapa waktu ke depan Indonesia menghadapi kenaikan risiko eksternal dan fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang pemerintah untuk membiayai penanganan pandemi virus corona (Covid)-19.

Secara khusus S&P menyoroti peran penting BI dalam mendukung upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan meredakan guncangan ekonomi dan keuangan.

Perppu yang baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, memberikan kewenangan kepada BI untuk membeli surat berharga pemerintah di pasar perdana apabila permintaan pasar dinilai tidak memadai.

Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengelola biaya pinjaman ketika pasar keuangan sedang mengalami gangguan ekstrim.

Baca juga: Mulai Pekan Depan, BI Bisa Beli Surat Utang Pemerintah hingga 25 Persen

Sejak krisis keuangan dunia 2008, banyak bank sentral di negara-negara maju juga diberikan kewenangan yang sama.

Sebab, kewenangan ini hanya digunakan saat situasi pasar keuangan sedang tertekan maka dampaknya terhadap inflasi dan nilai tukar relatif terkendali.

Dalam kaitan ini, S&P mengakui dengan dukungan independensi yang dimilikinya, BI telah mampu mengelola inflasi pada tingkat yang selaras dengan negara-negara peers.