Kritik Pelatihan Berbayar Kartu Prakerja, Hipmi: Materinya Banyak yang Gratis di Google

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengkritik besarnya alokasi dana untuk membiayai pelatihan di Kartu Prakerja 2020.

Menurut dia, dana sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan online Kartu Prakerja mencakup lebih dari 25 persen dari Rp 20 triliun yang dianggarkan. Pelatihan yang ada di program tersebut tidak gratis, melainkan biayanya ditanggung oleh pemerintah.

Untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih. Padahal di sisi lain, kata dia, banyak pelatihan serupa namun gratis yang tersedia melalui internet.

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," ujar Anggawira, seperti keterangannya, Minggu (19/4/2020).

Baca juga: Kontroversi Kartu Prakerja, Sempat Bikin Sri Mulyani Sakit Perut

Anggawira berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja.  Dia menilai, BPK perlu melakukan audit terhadap anggaran Kartu Prakerja.

"Di sisi lain untuk penetapan kriteria penerima dan seleksinya perlu diperjelas, dalam hal ini pelibatan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah mutlak karena posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujar Anggawira.

Hal tersebut, lanjut Anggawira, tentunya harus menjadi perhatian dari lembaga BPK, agar penggunaan keuangan atau anggaran dapat lebih transparan penggunaannya dan tepat peruntukannya. Jangan sampai ada yang memanfaatkan dana untuk mengambil keuntungan sendiri atau kelompok.

Dananya untuk sembako

Selain itu, Anggawira juga meminta pemerintah agar anggaran puluhan triliun untuk Kartu Prakerja dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dimana rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan.

Baca juga: Profil Ruangguru, Perusahaan Milik Stafsus Jokowi di Kartu Prakerja yang Jadi Kontroversi

"Apakah tidak sebaiknya program ini di-switch saja menjadi program bantuan sosial yang dilakukan secara kolaboratif dengan pelaku usaha sehingga iklim bisnis dan usaha tetap terjaga, selanjutnya target sasarannya bisa lebih luas," harap dia.