Kartu Prakerja, Penyelamat atau Sekadar Pemborosan Anggaran?

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak menilai bantuan yang diberikan kepada masyarakat melalui program Kartu Prakerja tak efisien dan berisiko hanya menjadi pemborosan anggaran.

Pasalnya, Rp 5,6 triliun dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk 5,6 juta peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja akan mengalir ke kantong-kantong lembaga pelatihan. Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online.

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.

Baca juga: Kritik Pelatihan Berbayar Kartu Prakerja, Hipmi: Materinya Banyak yang Gratis di Google

Thinkstock Ilsutrasi

Penyelamat di tengah gelombang PHK?

Pandemik virus corona (covid-19) telah membuat aktivitas perekonomian di beberapa sektor terhenti. Hal tersebut turut berdampak pada pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan pun menyampaikan, berdasarkan data terkini, sekitar 2,8 juta pekerja telah terdampak pandemik virus corona, baik mereka yang dirumahkan dengan pemangkasan upah atau tak diberi upah sama sekali, atau bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Total jumlah yang terdampak, berdasarkan data Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan semua ada 2,8 juta. Ini tentu sangat berat kondisi tenaga kerja, dan akan terus bertambah jumlah ini," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono dalam video conference, Senin (13/4/2020).

Secara lebih rinci dia memaparkan, berdasarkan catatan Kemenaker dari asosiasi dunia usaha dan industri, jumlah pekerja formal yang terkena PHK mencapai 212.394 orang. Sementara itu, sebanyak 1,2 juta pekerja dirumahkan, dengan kondisi bisa saja tidak diberi upah sama sekali oleh perusahaan, atau upahnya dipangkas.

Adapun untuk pekerja sektor informal, data Kemenaker menunjukkan sebanyak 282.000 orang yang terdampak pandemik virus corona.

"Sementara kami juga dapatkan data BPJS Ketenagarkejaan jumlah pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 454.000 dan yang di-PHK 537.000," jelas Satrio.

Satrio mengatakan, data tersebut telah diberikan kepada Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja.

Data tersebut telah dikurasi, dan diharapkan sebagian besar pekerja yang terdaftar tersebut diharapkan mendaftar program Kartu Prakerja dan mendapatkan manfaat berupa pelatihan dan insentif yang telah disediakan pemerintah.

"Data itu akan diverifikasi dengan data dukcapil, Kemendikbud, dan data kementerian lain. Karena harapannya yang sudah dapat Kartu Prakerja tidak dapat bantuan sosial lain agar merata di seluruh pekerja lain yang terdampak," ujar dia.

Baca juga: Kontroversi Kartu Prakerja, Sempat Bikin Sri Mulyani Sakit Perut

Pelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik Ruangguru Pelatihan Kartu Prakerja di Skill Academy milik Ruangguru

Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penggunaan anggaran Rp 5,6 triliun tersebut tidak efisien. Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan kualitas pelatihan yang diberikan secara online.

"Masalahnya banyak lembaga individu yang memberi kuliah, pelatihan, gratis. Tinggal cari di Youtube pelatihan gratis. Dosen juga ngasih kuliah gratis," ujar Tauhid ketika dihubungai beberapa waktu lalu.

Besaran anggaran tersebut pun setara dengan alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada APBN 2019 yang sebesar Rp 5,27 triliun, meski tahun ini besaran anggaran tersebut telah menyusut jadi Rp 3,19 triliun.

"Dan kita nggak membayangkan, biaya pemberdayaan desa itu untuk masyarakat desa yang dimanfaatkan secara riil face to face. Sayang sekali uang dimanfaatkan untuk itu padahal orang bisa berpartisipasi secara gratis," lanjut Tauhid.

Selain itu, Tauhid menilai besaran insentif Rp 150.000 yang diberikan pemerintah untuk tiga kali survei paska pelaksanaan kartu prakerja kepada setiap peserta berlebihan.

Menurut dia, dengan total anggaran Rp 840 miliar survei yang dilakukan tidak akan berjalan secara efisien. Sebab, dengan anggaran sebesar itu survei dilakukan secara online.

Pemberian insentif untuk survei juga dinilai mengurangi obyektifitas peserta program Kartu Prakerja.

"Survei resmi lain kan tidak dibatar kalaupun ada ngasih gift. Karena tidak merasa ditekan. Ini yang menurut saya penting. Karnea memang di tengah situasi kekurangan anggaran, defisit dinaikan lebih dari 3 persen, ada model program yang jauh dari harapan," ujar dia.

Baca juga: Ini Alasan Ekonom Bhima Yudhistira Tantang Debat Stafsus Jokowi Soal Kartu Prakerja

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Ilustrasi buruh

Pelatihan Kartu Prakerja tak relevan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat 198 lembaga dari delapan mitra platform digital yang akan menyediakan pelatihan secara digital kepada peserta program kartu prakerja. Jumlah pelatihannya sendiri mencapai 2.055 jenis.

"Jenis pelatihan beragam, ada banyak pilihan bagi 200.000 peserta pertama yang lolos pada gelombang pertama," ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah menggandeng delapan mitra yang mayoritas startup  sebagai platform penyedia jasa pelatihan, yaitu Ruangguru, Maubelajarapa, Sekolah.mu, Tokopedia, dan Bukalapak. Selain itu ada juga Pintaria, Kemenaker, dan Pijar Mahir.

Namun demikian, berbagai pelatihan yang diberikan dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang saat ini sedang terdisrupsi. Selain itu, harga setiap pelatihan juga dinilai cukup mahal ketika di sisi lain banyak pelatihan gratis yang tersedia melalui internet.

"Jenis pelatihan yang diberikan umumnya soft skill seperti bagaimana memulai bisnis warung kopi, make up, bagaimana cara agar lulus CPNS, ini dengan sektor yang terdampak tidak relevan," ujar Tauhid.

Baca juga: Profil Ruangguru, Perusahaan Milik Stafsus Jokowi di Kartu Prakerja yang Jadi Kontroversi

Tangkapan layar di situs https://prakerja.sekolah.mu/ Tangkapan layar program pelatihan Kartu Prakerja di situs https://prakerja.sekolah.mu/

Paket tersebut terdiri atas Pelatihan Perencanaan Keuangan untuk Pekerja Harian Lepas dengan harga Rp 100.000, Pelatihan Customer Service: Menguasai Teknik Pelayanan dengan harga Rp 200.000, dan Percakapan Bahasa Inggris Dasar Rp 100.000, Kemudian ada juga Pelatihan Teknik Pengelola Stres Agar Kerja Bisa Lebih Produktif Rp 200.000.

Selain itu, di dalam paket tersebut juga ada Pelatihan Manajemen Waktu Agar Kerja Lebih Produktif Rp 200.000 dan Tenang di Hari Tua, Siapkan Dana Pensiun dari Sekarang Rp 200.000. Hampir seluruh kelas tersebut diisi oleh trainer dari Ruangguru maupun dari SkillAcademy.

Adapun pada laman maubelajarapa.com, beberapa kelas untuk Kartu Prakerja meliputi Webinar Belajar Membuat Kroket Ayam Keju yang dihargai Rp 400.000 yang diberikan oleh Baking World, Paket Webminar Belajar Mengenai Google Ads dan Google Analytics Rp 450.000 hingga Paket 4 sesi Webminar Belajar Menciptakan Pelayanan Unggul untuk Mencapai Kepuasan Pelanggan yang diadakan oleh Paradigm. Paket tersebut dibanderol harga Rp 800.000.

Pada platform sekolah.mu, terdapat kelas promote Business Using Instagram oleh Data Academy yang dibanderol Rp 990.000 hingga Belajar Programming: Intro to Website yang dibanderol harga Rp 600.000 dengan durasi kelas 5 jam.

Tak ada jaminan untuk peserta Kartu Prakerja

Selain tak relevan, Tauhid menilai tidak ada jaminan peserta yang turut serta dalam pelatihan melalui Program Kartu Prakerja mendapatkan rekognisi dari pasar. "Katakanlah mereka akan dapat sertifikat dari provider, tapi apakah pasar akan merekognisi kalau sertifikat online?

Rekognisi pasar itu misalnya SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kalau tidak, bagaimana caranya sudah pelatihan tapi sertifikasi tidak bisa dipakai?" jelas Tauhid.

Dihubungi terpisah, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengakui memang ada sejumlah pelatihan online yang bisa diakses secara gratis.

Baca juga: Kursus Program Kartu Prakerja: Pelatihan Ojek Online Rp 1 Juta, Perlu?

ANTARA FOTO/OKY LUKMANSYAH Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukung ketika kampanye terbuka di Lapangan Dukuhsalam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Dalam kampanyenya, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin pada pilpres 17 April mendatang.

Meski demikian, menurut dia, pelatihan berbayar Kartu Prakerja dan pelatihan online gratis yang sudah ada semestinya dapat saling melengkapi.

"Saya pikir kita saling melengkapi," kata Panji.

"Karena anggaran Kartu Prakerja pun terbatas. Angkatan kerja di Indonesia 133 juta, setengahnya usia muda. Sedangkan Prakerja hanya menyasar 5,6 juta tahun ini," imbuhnya.

Dia belum bisa menjelaskan mengenai banderol harga yang dipasang platform yang menjadi mitra.

Saat ini usia program tersebut memang baru berjalan, sehingga Kartu Prakerja masih mencoba untuk menjalani ini dengan mitra yang sudah ada terlebih dulu.

"Program ini masih bayi, baru berumur empat hari. Kami mulai dengan delapan mitra platform dulu, termasuk Sisnaker (Kemenaker) dan Pijar (Telkom) yang pelat merah," kata dia.

Baca juga: Contoh Sukses Penerapan Kartu Prakerja Yakni Finlandia