Agar Tak PHK Karyawan, Pengusaha Banting Setir Produksi APD

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan, banyak pengusaha yang banting setir memproduksi alat pelindung diri (ADP) saat pandemi Covid-19.

Hal itu dilakukan agar usahanya tetap bisa berjalan sehingga tidak sampai mengambil keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan.

"Jadi, ada juga perjuangan pengusaha yang banting setir dan kreatif untuk bertahan," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Sari Pramono dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Stafsus Erick Thohir Pastikan Pencopotan Refly Harun Bukan karena Unsur Politis

Seperti diketahui, merebaknya Covid-19 di Indonesia membuat kebutuhan akan masker dan alat medis melonjak tajam.

Akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha konveksi untuk beralih menjahit APD dan masker non-medis.

Hipmi berharap kepada pemerintah agar ke depannya industri kesehatan Indonesia harus diperkuat. Apalagi kata dia, berbagai negara termasuk Indonesia tengah mengalami kelangkaan bahan baku APD.

"Jangan sampai kita bisa mengerjakan, tapi bahan baku impor. Kami akan mendorong setiap pengusaha konveksi untuk mengembangkan bisnisnya," kata dia.

Baca juga: Mudik Resmi Dilarang, Angkutan Umum dan Pribadi Tidak Boleh Keluar Zona Merah

Sementara itu, Ketua Kompartemen Industri Kesehatan BPP HIPMI I Gusti Nyoman Darmaputra memainta pemerintah menindak pihak-pihak yang mempersulit distribusi para UMKM yang memproduksi alkes dan APD.

Ia mengatakan, akibat pendistribusian APD terhambat oleh masalah perizinan, banyak tenaga medis tidak menggunakan APD dalam menangani pasien Covid-19.

"Harus dipermudah perizinan dan kebijakan khusus untuk distribusi APD produk UMKM. Daripada pemerintah berat memberikan bantuan, lebih baik dilonggarkan dalam perizinan dan berkoordinasi dengan organisasi untuk penyaluran APD, sehingga pemenuhan lebih merata berasal dari UMKM," ucapnya.

Baca juga: Erick Thohir Putuskan Direksi dan Komisaris BUMN Tak Dapat THR