Pemerintah Diminta Beri Bantuan untuk Kelas Menengah Rentan Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri menilai pemerintah perlu memperluas jangkauan pemberian bantuan sosial di tengah pagebluk virus corona kepada kelompok kelas menengah yang rentan miskin.

Pasalnya, pemerintah harus bisa mengompensasi sumber pendapatan masyarakat yang hilang lantaran aktivitas yang dibatasi di rumah untuk mencegah penyebaran virus.

Hal tersebut berbeda dengan kondisi krisis di masa-masa yang lalu ketika dukungan yang diberikan pemerintah yang berlaku untuk masyarakat miskin.

Baca juga: Pemerintah Minta BLT Dana Desa Dibagikan secara Nontunai

"Biasnaya bantuan ke penduduk miskin, mereka yang kena harus dibantu. Ini berbeda, orang itu harus tinggal di rumah karena PSBB, WFH, maka dia harus dibayar untuk tinggal di rumah," ujar Chatib dalam video conference, Selasa (21/4/2020).

"Karena itu perlindungan sosial harus diperluas. Untuk perlindungan sosial yang sifatnya tradisional kan support ke masyarakat miksin saja. Sekarang harus kompensasi ke yang di rumah aja. Ini yang bedaan situasi sekarang dengan beberapa krisis sebelumnya," jelas dia.

Chatib pun mengilustrasikan kasus Indonesia dihadapkan pada ancaman krisis di tahun 2013 lalu.

Kala itu, dirinya yang menjabat sebagai Menteri Keuangan menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sasarannya adalah masyarakat miskin.

Baca juga: PKS Usulkan Dana Pelatihan di Kartu Prakerja Diubah Menjadi BLT

Hal itu berbeda dengan kondisi saat ini, yaitu masyarakat kelas menengah yang sebulan lalu masih bisa mendapatkan penghasilan banyak yang sudah dirumahkan.

"Sekarang orang stay at home, kalau enggak dikasih uang, mereka harus keluar untuk kerja. Akibatnya PSBB tidak efektif. Contoh kasus di AS mereka kehilangan pendapatan, mereka nggak cukup kebutuhan, maka demonstrasi keluar. Harus ada perlindungan sosial lebih dari sekarang," ujar dia.

Berdasarkan data Bank Dunia, saat ini terdapat 115 juta orang di Indonesia yang masuk dalam kategori kelas menengah rentan miskin (aspiring middle class).

Hanya saja, pemerintah memang belum memiliki data perorangan mengenai masyarakat golongan tersebut yang layak untuk diberi BLT.

Chatib menilai, pemerintah bisa menggunakan program Kartu Prakerja untuk pendataan masyarakat kelas menengah rentan untuk penyaluran dukungan sosial tersebut.

"Orang kalau misalnya melihat bahwa pelatihan nggak penting, dia berhenti di tengah. Kalau orang yang ngga selesaikan pelatihan mungkin punya kerjaan lain, tapi kalau butuh kan mau nggak mau harus diselesaikan. Dari situ seleksi kelas menengah batah butuh buat diidentifikasi. Kemudian pelatihannya bisa diminimalkan untuk diganti dengan BLT," ujar dia.