YLKI: Masalah Masker hingga Perusahaan Leasing Paling Banyak Diadukan

Kompas.com - 21/04/2020, 19:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat jumlah pengaduan di sektor kesehatan selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, dari sekian banyak pengaduan yang masuk, alat-alat kesehatan (alkes) seperti masker, penyanitasi tangan (hand sanitizer), dan obat menjadi aduan terbanyak.

Pengaduan terjadi umumnya karena mahalnya alat kesehatan di tengah tingginya permintaan.

"Ini pengaduan yang masuk YLKI sepanjang pandemi, yang tertinggi adalah masalah hand sanitizer, masker, menduduki 33,33 persen. Adanya kelangkaan masker harganya sangat tinggi. Bahkan vitamin C jarang," kata Tulus dalam konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: YLKI: Produsen Masker Jangan Manfaatkan Virus Corona untuk Naikkan Harga

Tulus menerangkan, pengaduan terbanyak kedua adalah bidang transportasi sebesar 25 persen dari kasus, menyangkut masalah refund tiket yang susah dilakukan oleh pelanggan.

Para pelanggan mengeluh karena refund yang didapat bukanlah dalam uang utuh, namun voucher yang bisa digunakan saat kembali bepergian.

"Ini tidak fair saya kira ya, harusnya refund kembalikan ke uang sebagaimana permintaan konsumen. Tapi kami lihat maskapai dalam kesulitan finansial yang serius, sehingga ini jadi dilematis. Tapi pemerintah perlu mengontrol hal ini, karena pelanggaran hak konsumen," ujar Tulus.

Kasus lainnya adalah belanja online yang tengah marak dilakukan oleh masyarakat guna meminimalisir keluar dari rumah. Belanja online kerap menimbulkan masalah di lapangan, seperti pengiriman masker yang dibeli tak sesuai dengan deskripsi produk.

Keluhan Jasa Keuangan

Kemudian di bidang jasa keuangan menempati rangking ke-4 dengan persentase 11,11 persen. Pengaduan yang muncul adalah restrukturisasi leasing dan kartu kredit yang ditolak. Tulus menilai, ada perbadaan pendapat antara pihak pemberi restrukturisasi kredit dengan masyarakat.

"Memiliki persepsi yang berbeda. Kata "terdampak" di lapangan sangat debatable sehingga kemudian masih kita jumpai menarik kendaraan. Kartu kredit alasannya hampir mirip, debt collector yang menagih secara regulasi diliburkan," terang Tulus.

Tulus mengungkap, dalam 11 tahun terakhir sektor jasa keuangan selalu menjadi pengaduan yang paling banyak. Hal ini berbeda jauh dengan Singapura dan Hong Kong, yang menempatkan pengaduan jasa keuangan di nomor 15.

"Ini satu ironi kalau dikaitkan dengan keberadaan OJK. Di YLKI selalu jadi yang pertama. Artinya kehadiran OJK belum efektif di dalam pengawasan masalah finansial," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.