YLKI: Masalah Masker hingga Perusahaan Leasing Paling Banyak Diadukan

Kompas.com - 21/04/2020, 19:13 WIB
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018). -KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKetua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) mencatat jumlah pengaduan di sektor kesehatan selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, dari sekian banyak pengaduan yang masuk, alat-alat kesehatan (alkes) seperti masker, penyanitasi tangan (hand sanitizer), dan obat menjadi aduan terbanyak.

Pengaduan terjadi umumnya karena mahalnya alat kesehatan di tengah tingginya permintaan.

"Ini pengaduan yang masuk YLKI sepanjang pandemi, yang tertinggi adalah masalah hand sanitizer, masker, menduduki 33,33 persen. Adanya kelangkaan masker harganya sangat tinggi. Bahkan vitamin C jarang," kata Tulus dalam konferensi video, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: YLKI: Produsen Masker Jangan Manfaatkan Virus Corona untuk Naikkan Harga

Tulus menerangkan, pengaduan terbanyak kedua adalah bidang transportasi sebesar 25 persen dari kasus, menyangkut masalah refund tiket yang susah dilakukan oleh pelanggan.

Para pelanggan mengeluh karena refund yang didapat bukanlah dalam uang utuh, namun voucher yang bisa digunakan saat kembali bepergian.

"Ini tidak fair saya kira ya, harusnya refund kembalikan ke uang sebagaimana permintaan konsumen. Tapi kami lihat maskapai dalam kesulitan finansial yang serius, sehingga ini jadi dilematis. Tapi pemerintah perlu mengontrol hal ini, karena pelanggaran hak konsumen," ujar Tulus.

Kasus lainnya adalah belanja online yang tengah marak dilakukan oleh masyarakat guna meminimalisir keluar dari rumah. Belanja online kerap menimbulkan masalah di lapangan, seperti pengiriman masker yang dibeli tak sesuai dengan deskripsi produk.

Keluhan Jasa Keuangan

Kemudian di bidang jasa keuangan menempati rangking ke-4 dengan persentase 11,11 persen. Pengaduan yang muncul adalah restrukturisasi leasing dan kartu kredit yang ditolak. Tulus menilai, ada perbadaan pendapat antara pihak pemberi restrukturisasi kredit dengan masyarakat.

"Memiliki persepsi yang berbeda. Kata "terdampak" di lapangan sangat debatable sehingga kemudian masih kita jumpai menarik kendaraan. Kartu kredit alasannya hampir mirip, debt collector yang menagih secara regulasi diliburkan," terang Tulus.

Tulus mengungkap, dalam 11 tahun terakhir sektor jasa keuangan selalu menjadi pengaduan yang paling banyak. Hal ini berbeda jauh dengan Singapura dan Hong Kong, yang menempatkan pengaduan jasa keuangan di nomor 15.

"Ini satu ironi kalau dikaitkan dengan keberadaan OJK. Di YLKI selalu jadi yang pertama. Artinya kehadiran OJK belum efektif di dalam pengawasan masalah finansial," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X