Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Bagaimana yang Sudah Telanjur Bayar?

Kompas.com - 22/04/2020, 08:00 WIB
Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWarga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Keputusan tersebut diambil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Artinya, besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta kembali disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca juga: Fakta-fakta Larangan Mudik, Diterapkan 24 April hingga Tak Boleh Keluar Zona Merah

"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, Pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Iuran BPJS Kesehatan yang sejak Januari naik menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000.

Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Baca juga: Imbas Corona, Ini Proyek-proyek Infrastruktur yang Ditunda Pemerintah

Nasib lebih bayar

Namun demikian, keputusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut mulai berlaku untuk iuran per 1 April 2020. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf.

"Kalau dari rilis Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) kan per 1 April 2020 ya," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Untuk masyarakat yang telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan pada April 2020 sesuai dengan tarif yang berlaku sejak awal tahun, maka kelebihan bayar akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya.

Baca juga: Demi Penanggulangan Corona, Erick Thohir Tak Berikan THR Bos-bos BUMN

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bagaimana IHSG Jelang Idul FItri? Simak Rekomendasi Sahamnya

Bagaimana IHSG Jelang Idul FItri? Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Daftar 10 Aset Kripto Paling Cuan Sepekan, Ada yang Meroket 700 Persen

Earn Smart
Apa Tujuan dari Koperasi?

Apa Tujuan dari Koperasi?

Whats New
Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Whats New
Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Earn Smart
Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Whats New
51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

Whats New
[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

Whats New
Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Whats New
Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Whats New
Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Whats New
Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Whats New
Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

Rilis
Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X