Kompas.com - 22/04/2020, 10:41 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

 

Mereka mayoritas adalah startup yang bekerja sama dengan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penyedia pelatihan yang dilakukan secara online. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Baca juga: PKS Usulkan Dana Pelatihan di Kartu Prakerja Diubah Menjadi BLT

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program Kartu Prakerja kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

5. Pelatihan dinilai tidak relevan

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube.

“Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bhima menyebutkan, dengan dana Rp 1 juta per orang dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.

Baca juga: Menperin: Mungkin Tak Semua Pendaftar Terakomodir Kartu Prakerja

“Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” kata dia.

Pernyataan Bhima ini didukung oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono yang menilai, kondisi seperti ini bukanlah waktu yang efektif memberikan pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK.

“Dalam kondisi seperti ini pelatihan berbasis online tidak efektif. Kami memandang program prakerja itu sebaiknya diberikan dalam bentuk BLT dimana nantinya uang itu akan dibelanjakan. Dengan begitu, akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkap Kahar.

6. Bikin Sri Mulyani sakit perut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengaku sempat dipusingkan dengan penganggaran program Kartu Prakerja. Kata dia, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.

Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.