Soal Plastik, Luhut: Saya Bangga Mengumumkan bahwa Indonesia Memilih Bukan Apa yang Mudah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, meski menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) pemerintah tetap fokus dalam penanganan limbah plastik.

Luhut menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang di dalamnya memuat Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025.  

Menurut dia, upaya pengurangan sampah plastik di laut ini harus dilakukan secara terintegrasi dalam lingkup nasional, regional, dan global. Terutama melalui pengurangan sampah yang berasal dari aktivitas di darat.  

“Saya bangga mengumumkan bahwa Indonesia memilih bukan apa yang mudah, tetapi apa yang benar. Daripada bertahan dengan pendekatan business as usual, kami akan menerapkan pendekatan perubahan sistem penuh untuk memerangi limbah plastik dan polusi,” katanya dalam kalimat sambutan virtual dengan tema Radically Reducing Plastic Pollution, Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Luhut: Pemerintah Ingin Tidak Semuanya Ketat, tapi Bertahap

Luhut mengatakan, Indonesia telah bergabung dengan Global Plastic Action Partnership sebuah platform kolaborasi publik-swasta baru yang diluncurkan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun lalu. Dari situ, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia (NPAP).

“Melalui NPAP Indonesia, kami telah menciptakan platform untuk menyatukan pemikiran-pemikiran terbaik Indonesia untuk menghadapi polusi plastik bersama-sama, dari peneliti ke bisnis dan masyarakat sipil," ujarnya.

"Dengan senang hati kami meluncurkan dan membagikan kepada Anda hari ini Rencana Aksi  berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) NPAP dengan lima intervensi perubahan sistem yang dapat mendukung Indonesia untuk mengurangi 70 persen polusi plastik pada tahun 2025,” sambung Luhut.

NPAP Indonesia beranggotakan lebih dari 230 organisasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunitas bisnis dan investasi, masyarakat sipil dan kelompok advokasi pemuda, misi diplomatik asing, serta lembaga penelitian dan akademisi.

Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Cukai Kantong Plastik Rp 30.000 Per Kilogram

Untuk menerjemahkan rekomendasi dalam rencana aksi menjadi aksi nyata, para anggota NPAP telah membentuk lima gugus tugas baru tentang kebijakan, inovasi, pembiayaan, perubahan perilaku, dan metrik, serta terus menangani masalah polusi dan sampah plastik melalui lembaga masing-masing.

“Kami berharap Rencana Aksi Indonesia menjadi inspirasi dalam masa-masa yang penuh tantangan ini, akan memicu kolaborasi dan komitmen yang lebih besar dari orang lain di panggung global," harapnya.

Menurut dia, visi tersebut akan membawa Indonesia menjadi negara m bebas polusi plastik pada tahun 2040 mendatang, yang mewujudkan prinsip circular economy.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Global Plastic Action Partnership yang juga anggota Komite Eksekutif WEF Kristin Hughes, mengapresiasi langkah Indonesia dengan menunjukkan m tentang cara menangani masalah limbah polusi plastik. Melalui pendekatan multipihak yang kolaboratif dan efisien.

“Kami melihat bahwa kekuatan komunitas di Indonesia dan di seluruh dunia, menjadi semakin penting untuk bersatu dengan cara-cara baru dan kreatif, untuk secara terbuka bertukar keahlian dan pengalaman, serta bertindak secara serentak untuk memecahkan masalah paling mendesak yang dihadapi,” jelasnya.

Baca juga: Luhut Soal Larangan Mudik: Sudah Cukup Kita Ambil Risiko