Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Covid-19 Berpotensi Naikkan Utang RI, Ini Kata BI

Kompas.com - 22/04/2020, 17:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) baru-baru ini merevisi outlook RI menjadi negatif dari stabil dan mempertahankan sovereign credit rating atas utang Indonesia pada BBB/A-2.

Ini sejalan dengan kekhawatiran utang bakal meningkat lantaran pemerintah harus menangani penyebaran virus corona (Covid-19).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, revisi outlook dari positif menjadi negatif merupakan faktor risiko eksternal dan fiskal yang berkaitan dengan utang luar negeri (ULN) dan beban utang dari sisi pemerintah.

Baca juga: S&P Revisi Outlook Peringkat Utang RI Jadi Negatif

Namun, menurut Perry mengacu pada data terkini ULN, utang Indonesia masih dalam kondisi aman, terkendali dan produktif.

Pasalnya, pembiayaan dalam bentuk ULN baik utang pemerintah maupun bank harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu.

"Kalau bicara terkendali, kita harus paham. Ada ULN pemerintah yang berkaitan dengan defisit fiskal, dalam kondisi normal selalu melalui persetujuan DPR. Dengan demikian, tingkat kenaikan defisit fiskal dan pembiayaan dalam bentuk ULN juga melalui persetujuan dari DPR. Kalau bank melalui persetujuan BI," ujar Perry, Rabu (22/4/2020).

Sementara swasta, pembiayaan melalui ULN memiliki peraturan tertentu. Pihak swasta mesti menerapkan manajemen risiko secara pruden, yaitu kewajiban hedging dan kewajiban untuk minimum rating.

Baca juga: Chatib Basri: 6 Bulan ke Depan Banyak Perusahaan Tak Mampu Bayar Utang ke Bank

Perry mengakui, rencana pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka pemulihan ekonomi maupun defisit fiskal dari pagebluk Covid-19 akan menaikkan porsi SBN yang diterbitkan pemerintah.

Namun, pada saat yang sama, terjadi outflow SBN yang menyebabkan porsi kepemilikan asing atas SBN menurun. Perry menyebut, porsi kepemilikan asing hanya berkisar 32 persen dari sebelumnya 40 persen.

"Sedangkan kepemilikan BI di SBN meningkat. Sehingga kalau dihitung secara negara, kemungkinan pemerintah menaikkan SBN-nya, tapi pada saat yang sama kenaikan SBN oleh BI meningkat," terang Perry.

Di sisi lain, BI telah memiliki garis kebijakan untuk mengupayakan utang Indonesia tak lebih dari 35 persen dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini, ULN dianggap masih aman dan terkendali.

"Dalam penanganan pandemi Covid akan meningkatkan utang pemerintah, tapi kami meyakini ULN Indonesia aman, terkendali. Kepemilikan BI atas SBN yang diterbitkan pemerintah meningkat, tentu saja kita hitung secara nettonya," pungkas Perry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com